Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Menjadi Neoliberal Sejati
Presiden Joko Widodo melakukan perombakan personalia yang kjedua Kebinet Kerja.
Editor: Rachmat Hidayat
Merujuk UU 17/2004 pasal 74, Presiden Joko Widodo wajib menindak lanjuti keputusan Pansus Pelindo II yakni memberhentikan Rini Soemarno sebagai Meneg BUMN.
Hingga perombakan struktur personalia Kabinet Kerja berlangsung, Rini Soemarno tetap pada jabatannya. Sementara sejumlah personalia yang direkomendasikan PDIP duduk sebagai Menteri di Kabinet Kerja tidak dicopot atau digeser.
Ini berarti, Joko Widodo mendengar kehendak politik partai berkuasa tapi juga tidak mengabaikannya dan tidak gentar menghadapi potensi munculnya Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR tentang keputusan Pansus Pelindo II.
Dalam konteks keberadaan Rini Soemarno, kepentingan Joko Widodo berbeda dengan kepentingan PDIP. Sedangkan dalam konteks mempertahankan sejumlah tokoh tetap sebagai menteri yang tokoh-tokoh itu berasal dari usulan PDIP, Joko Widodo memiliki pertimbangan tersendiri.
Yang terpenting, apakah perombakan kabinet kali ini mampu membangun harapan segar pada iklim perekonomian berbasis konstitusi ? Sayangnya saya menjawab tidak.
Menggunakan istilah New York Times dalam masalah sistem keuangan dan penyelundupan manusia sebagai pekerja kasar di lingkup internasional, Indonesia sudah terperangkap dalam sistem perbudakan modern.
Hal ini tidak akan sanggup di atasi kabinet hasil perombakan ke dua, karena Kabinet Kerja sendiri sudah memilih deregulasi dan debirokratisasi sebagai wujud liberalisasi perekonomian.
Kabinet Kerja sudah menetapkan bahwa kebijakan ekonominya adalah kebijakan ekonomi terbuka walau konstitusi tidak menghendaki seluruhnya terbuka.
Hasilnya, Indonesia sedang mengikuti tapak perjalanan perekonomian yang gagal mengangkat harkat martabat bangsa. Maka perombakan struktur personalia kabinet kali ini pun tidak memberi makna mendasar bagi tegaknya kedaulatan ekonomi nasional.
Hal ini memberi petunjuk, saat neoliberal makin sejati, maka dominasi konglomerasi nasional dan internasional akan berjalan seperti biasa dengan kecendrungan menguat di tengah rakyat jelata tidak mengerti bagaimana mengangkat harga dirinya.
Adakah amanah Kata Pembukaan UUD 1945 dilaksanakan, sebagian kebijakan sudah menjawabnya, sebagian lagi waktu yang akan membuktikannya.
