Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Kalteng Butuh Enam Heli Water Bombing
Pemadaman kebakaran lahan dan hutan (karlahut) di Provinsi Kalimantan Tengah terus dilakukan dalam beberapa pekan terakhir.
Ditulis oleh : Fraksi Nasdem
TRIBUNNERS - Pemadaman kebakaran lahan dan hutan (karlahut) di Provinsi Kalimantan Tengah terus dilakukan dalam beberapa pekan terakhir.
Upaya ini menyusul munculnya sejumlah titik api di sejumlah kabupaten yang dikhawatirkan dapat memicu bencana kabut asap.
Saat ini satuan tugas (Satgas) Karlahut Provinsi Kalteng telah menyiagakan dua helikopter di lapangan udara (lanud) Iskandar Pangkalan Bun. Namun, sejumlah kendala dikeluhkan Satgas Karlahut Kalteng.
"Mengingat luasnya wilayah yang harus kami tangani, dua heli water bombing yang ada masih kurang," ujar anggota Tim Satgas Karlahut di Lanud Iskandar Pangkalan Bun, Mayor POM Krisna Hariyanto, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, untuk wilayah seluas Kalteng, paling tidak diperlukan enam heli water bombing untuk ditempatkan masing-masing dua unit di Pangkalan Bun, Sampit, dan Palangka Raya.
Kedua helikopter tersebut dikerahkan untuk melakukan water bombing guna melokalisasi karlahut yang terjadi di areal yang sulit dijangkau tim darat.
Di darat, puluhan personel tim terpadu yang antara lain terdiri dari Manggala Agni, BKSDA, BPBD, dan TNI melaksanakan pemadaman dengan mobil pemadam dan mesin pompa air portabel.
"Agar kerja setiap personel efektif, kita selalu berkomunikasi. Masalahnya, alat komunikasi kita sebatas via seluler dan internet. Padahal, di beberapa titik kebakaran lahan dan hutan tidak ada sinyal HP ataupun jaringan internet. Ini juga menyulitkan kita," kata Krisna.
Kendala lain diutarakan Kepala BKSDA SKW II Pangkalan Bun, Agung Widodo, saat bertemu dengan anggota Komisi IV DPR RI Hamdhani, beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan, sejauh ini personel Tim Terpadu Karlahut Kobar tidak bisa memaksimalkan pemantauan titik api karena mesti bolak-balik ke posko.
Sedangkan jarak antara titik api yang harus dipadamkan dan posko tim terpadu relatif jauh.
"Personel kita tidak mungkin menginap di sekitar lokasi yang rawan karena belum ada posko logistik yang memungkinkan itu," tutur Agung.
Menanggapi keluhan tersebut, Hamdhani yang merupakan legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Tengah berjanji akan menyampaikan ke pemerintah pusat.
