Plus Minus Hasil Debat Publik Perdana Antara AHY, Ahok dan Anies

Mulai dari Bantuan Langsung Sementara (BLS) sebesar Rp 5 juta untuk tiap keluarga miskin, bantuan modal usaha bergulir sebesar Rp 50 juta untuk tiap unit usaha, sampai dengan bantuan Rp 1 miliar per tahun untuk pemberdayaan RT/RW di DKI Jakarta.

Program pelayanan kesehatan, penegakan hukum, peningkatan kualitas pemerintahan dan birokrasi, program rumah rakyat, penyerapan tenaga kerja, kerukunan warga, serta pembangunan karakter akhlak dan moral, serta hal lainnya memang juga disuarakan oleh Agus–Sylvi, tetapi program bantuan dana tampak ingin lebih ditonjolkan oleh pasangan ini.

Program bantuan tersebut sebetulnya bagus-bagus saja. Selain dapat memberdayakan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran, program itu pada gilirannya juga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Sampai disini, Agus–Sylvi boleh disebut telah menunjukan keberpihakannya kepada warga Jakarta, khususnya kepada mereka yang berlabel orang pinggiran.

Sayangnya, pasangan nomor urut 1 itu kurang mampu menjawab secara tangkas dan konkret mengenai metode untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dana-dana yang akan dikelola oleh masyarakat tersebut, sebagaimana dikhawatirkan oleh pasangan nomor urut 2.

Pertanyaan dari pasangan petahana ini cukup masuk akal, mengingat program bantuan dana yang sejenis pernah juga diwujudkan di masa lalu, tetapi ternyata menyisakan sejumlah persoalan.

[Program Ahok–Djarot]

Adapun pasangan nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)– Djarot Saiful Hidayat sendiri pada acara debat tadi malam tampak lebih mengutamakan program infrastruktur, dibandingkan dengan program lain yang juga mereka sampaikan, antara lain soal transparansi birokrasi, pelayanan kesehatan, jaminan pendidikan, perumahan, transportasi, stabilisasi harga kebutuhan pokok, dan modal usaha dengan sistem bagi hasil.

Penekanan Ahok–Djarot pada pembangunan fisik tergambar dari uraian mereka mengenai program rumah susun layak huni untuk warga yang terkena proyek penggusuran. Bagi pasangan ini, pembangunan rumah susun sangat penting agar warga dapat tinggal di sana sampai dengan usia lansia dan hidup secara manusiawi.

Secara gagasan, program pasangan petahana ini sebetulnya baik, tetapi secara praktik, program yang sudah berjalan itu ternyata menimbulkan banyak masalah. Salah satu masalahnya bahkan disebut sendiri oleh Ahok. Dia menyebut soal belum rampungnya pembangunan rumah susun. Padahal, bagaimana mungkin dilakukan penggusuran ketika rumah susun yang diperuntukkan kepada warga ternyata belum siap dibangun.

Kritik dan pertanyaan yang dilontarkan oleh para kompetitornya terkait kebijakan penggusuran dan program infrastruktur untuk mengalihkan tempat tinggal warga ke rumah susun, termasuk dampak yang timbul dari kebijakan penggusuran, sayangnya juga tidak mampu dijawab secara argumentatif oleh pasangan nomor urut 2 ini.

Soal warga yang kehilangan mata pencahariannya akibat direlokasi ke rumah susun yang lokasinya jauh dari tempat tinggal semula, problem trauma para korban penggusuran, serta persoalan warga yang tercabut dari akar budayanya, sebagaimana tergambar dari film ‘Jakarta Unfair’ yang disinggung oleh pasangan nomor urut 1, misalnya, hanya dijawab secara normatif oleh pasangan petahana ini.

[Program Anies–Sandi]

Jika Agus–Sylvy mengandalkan program bantuan dana dan Ahok–Djarot mengedepankan program infrastruktur, maka pasangan nomor urut 3 Anies Rasyid Bawedan–Sandiaga Salahuddin Uno (Sandi) terlihat lebih mengutamakan program pembangunan manusia dan penegakan hukum.

Anies–Sandi memang bicara mengenai program tata kelola pemerintahan yang baik, perluasan lapangan kerja, pemberian kredit bagi UMKM, biaya hidup terjangkau, penolakan proyek reklamasi, pemajuan kesejahteraan, urban renewal, moratorium kendaraan mewah, dan penanganan masalah orang asing, tetapi aspek pembangunan kualitas manusia melalui pendidikan dan penegakan hukum tampak diutamakan.

Menurut pasangan ini, yang perlu dibangun dalam meningkatkan mutu pendidikan bukan cuma persekolahan, tetapi juga penanaman nilai-nilai agama melalui penguatan iman, takwa, akhlak, dan karakter moral warga Jakarta. Budaya mengaji pada anak-anak, misalnya, dianggap perlu untuk dihidupkan kembali. Program ini tentu sangat baik sebagai perwujudan dari pengamalam Sila Pertama Pancasila.

Adapun program penegakan hukum yang ditawarkan oleh Anies–Sandi sebetulnya masih terkait dengan program pembangunan kualitas manusia. Hal ini tercermin dari contoh-contoh kasus yang mereka anggap harus diproses secara hukum, seperti kasus prostitusi dan peredaran narkoba yang marak di tengah masyarakat, terutama di tempat-tempat hiburan malam.

Sayangnya, pasangan ini seperti kurang mengikuti informasi sehingga ketika memilih contoh kasus yang dianggap memerlukan proses penegakan hukum, sampel tersebut ternyata telah lebih dulu disoroti dan diproses secara hukum oleh pasangan calon yang lain, yaitu pasangan petahana.