Yang mengherankan adalah proses yang terjadi serba instan di Kepolisian dan Kejaksaan ketika status Basuki Tjahja Purnama masih sebagai Tersangka kini berubah total menjadi lamban, mengulur-ulur-ulur waktu atau waktu tersedia justru tah diisi dengan pemeriksaan untuk mendengarkan saksi-saksi yang tidak memiliki kualifikasi saksi fakta menurut KUHAP.

Ini jelas sebuah bydisain untuk apapun tujuannya tetapi jelas sangat-sangat merugikan Basuki Tjahja Purnam, Pilkada dan Demokrasi.

Kejanggalan lain dalam kasus ini adalah diakomodirnya permintaan Rizieq Shihab untuk diperiksa sebagai ahli agama.

Sementara Penyelidik dan Penyidik seharusnya tahu bahwa dengan kedudukan Rizieq Shihab sebagai pimpinan FPI sebagai Pelapor atau yang berkali-kali telah memgeluarkan statement bahwa Basuki Tjahja Purna telah menista agama Islam, mestinya dengan sikap Rizieq Shihab yang demikian, Penyelidik dan Penyidik bahkan kelak Majelis Hakim tidak boleh mendengar keterangan Rizieq Shihab dalam kapasitas apapun.

Berdasarkan indikator-indikator dimana banyak hal substansial baik persoalan prosedural maupub esensi dari tujuan Hukum Acara Pidana yang mengatur tata cara mempertahankan Hukum Pidana Materil, yang selalu saling kait mengkait dan berimplikasi kepada keabsahan secara hukum setiap tindakan atau produk yang dihasilkan, maka dapat disimpulkan sementara bahwa hingga tujuh kali sidang dengan pemeriksaan enam orang saksi, Jaksa Penuntut Umum belum berhasil membuktikan Surat Dakwaannya, baik dakwaan primair maupun subsidiair.

Berbagai kelemahan dan kekurangan yang nampak membuktikan bahwa segala kekurangan dan ketimpangan yang ada adalah buah dari desakan aksi massa, buah dari tekanan massa yang tidak memperhitungkan secara akal sehat bahwa sebuah proses hukum yang lahir dari aksi massa yang bersifat menekan dan mengintervensi jalannya proses hukum pada akhirnya hanya membuahkan putusan bebas murni dari Majelis Hakim terhadap Terdakwa.

Sekiranya putusan bebas inilah yang terjadi maka pihak yang harus bertanggung jawab baik terhadap Basuki Tjahja Purnama maupun rasa keadilan publik adalah kelompok penekan yang selama ini menggunakan kekuatan massa menekan semua organ peradilan mulai dari Polda hingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam setiap persidangan.

Pada persidangan ke tujuh yaitu tanggal 17 Januari 2017, meskipun saksi yang akan diajukan berjumlah enam orang, namun Jaksa Penuntut Umum hanya bisa menghadirkan dua orang, itupun dengan kualitas keterangan dan pengetahuan yang sangat sangat minim sehingga tidak mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Seharusnya dengan kualitas saksi-saksi yang demikian minim, Jaksa Penuntut Umum patut dinilai telah gegabah menyatakan P.21, membuat Surat Dakwaan atas dasar bukti-bukti yang sumir dan lemah, kemudian melimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan segala kekuarangan yang ada. Ini jelas memperlihatkan bahwa Jaksa Penuntut Umum berada dalam tekanan kekuatan massa.

Dalam situasi normal, seharusnya Jaksa Penuntut Umum mengembalikan BAP disertai dengan petunjuk untuk disempurnakan atau memilih bersikap "mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

Dengan kondisi demikian, maka Majelis Hakim nantinya tidak ada pilihan lain selain harus membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena meskipun sudah tujuh kali sidang, namun belum ada satupun saksi fakta yang diperiksa dan didengar keterangannya memnuhi kualifikasi KHUAP.

Fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan justru membuktikan bahwa BAP hasil Penyelidikan dan Penyidikan bukanlah buah dari "due process of law", tetapi buah dari sikap anarkis pemaksaan kehendak massa karena kepentingan politik.

Dari kualitas dan kualifikasi saksi sebagaimana dipertontonkan dalam persidangan ini, sebetulnya Majelis Hakim sedang mengadili Berkas Hasil Pemeriksaan produk tekanan massa, sebagaimana terbukti dari mayoritas saksi yang sudah diajukan dan bahkan akan diajukan itu tidak memiliki pengetahuan dengan kadar yang sama yaitu sama-sama tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu sebagai tempat kejadian perkara.