Ditulis oleh Tribunners, MAHYU DARMA, SH, MH (KETUA IKA FH UDA WIL JAWA DAN INDONESIA TIMUR)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salah satu tema menarik dalam politik Indonesia adalah kuatnya pengaruh uang dan kelompok dalam politik Indonesia.

Baik dalam pemilukada maupun dalam pemilu nasional, banyak sekali dugaan penggunaan politik uang  dan politik dinasti.

Keduanya oleh sebagaian politikus yang pragmatis dianggap sebagai jalan yang tidak mungkin dihindari dalam konteks politik yang berbiaya tinggi dengan rakyat yang juga cenderung pragmatis.

Jika ingin menang dalam kontestasi, maka kedua faktor itu harus didapatkan. Akibatnya, politik Indonesia cendrung sering berujung pada praktik korupsi demi menutupi besarnya biaya politik tersebut. Data Kemendagri menyebutkan kurang lebih 300 pejabat daerah terindikasi kasus korupsi.

Baik faktor penyebab maupun akibat itu berubah menjadi lingkaran setan karena masing-masing saling terkait sehingga tidak diketahui ujung pangkalnya.

Sebagian pihak menyalahkan politikus yang sering dianggap terlalu mengejar jabatan publik.

Namun ada pula yang melihat masyarakat yang pragmatis dan kurang terdidik secara politik yang menjadi ujung dari permasalahan ini. Kondisi rumit ini mengakibatkan semua upaya perbaikan menjadi seperti “melawan bangsa sendiri” sebagaimana dikatakan Bung Karno.

Nilai Kebangsaan

Sesungguhnya, korupsi politik hanyalah salah satu masalah pelik politik dan pemerintahan di Indonesia. Masih banyak masalah lain yang tidak kurang rumitnya seperti inefektifitas kebijakan, tumpang tindih regulasi, kerangka ekonomi politik, ketimpangan sosial, isu SARA dan sebagainya.

Semua itu terjadi karena kita melupakan eksistensi dari kerangka nilai kebangsaan yang telah menjadi konsensus nasional dalam berpolitik.

Kerangka nilai kebangsaan itu adalah Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan Sosial. Ketuhanan adalah hak untuk memeluk dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dianut.

Ketuhanan dalam hal ini adalah batasan norma, bukan diartikan sebagai sumber kekuasaan. Itulah sebabnya mengapa sering ditegaskan bahwa Indonesia bukan negara agama, tetapi negara berketuhanan.

Kemanusiaan berarti bahwa nilai-nilai humanisme universal menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku. Dalam konteks ke-Indonesiaan, humanisme ini digambarkan dengan sangat baik dalam konsep “tenggang rasa” atau “tepa selira” yang artinya kita harus memperlakukan orang lain sesuai dengan perlakuan yang kita inginkan dari orang lain.