Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Sekali Lagi tentang PT

Yang paling banyak diperdebatkan dari kelima isu tersebut adalah soal ambang batas pencalonan Presiden.

Sekali Lagi tentang PT
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Foto dokumentasi/Mahkamah Konstitusi menggelar sidang gugatan PT. 

Oleh: Syamsuddin Radjab
Dosen Hukum Tata Negara UIN Alauddin Makassar dan Direktur Eksekutif Jenggala Center

TRIBUNNEWS.COM - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis (11/1) kembali menjadi perdebatan publik dan memantik pro kontra soal ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold/PT) baik dikalangan politisi maupun akademisi.

Sejak pembahasan RUU Pemilu, ada lima isu krusial yang menjadi perdebatan sengit di Senayan yakni soal ambang batas parlemen, metode konversi suara, alokasi kursi per dapil, sistem pemilu dan PT sendiri.

Yang paling banyak diperdebatkan dari kelima isu tersebut adalah soal ambang batas pencalonan Presiden.

RUU Pemilu disahkan oleh DPR dalam rapar paripurna pada Jumat (21/7/2017) pagi dini hari, kendatipun empat fraksi yakni Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS melakukan aksi walk out saat pengesahan RUU menjadi UU karena tidak sepakat dengan opsi voting atas soal ambang batas pencalonan Presiden.

RUU Penyelenggaraan Pemilu kemudian menjadi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seolah belum berakhir, beberapa pihak akhirnya mengajukan judicial review atas UU Pemilu terkait ambang batas pencalonan Presiden ke MK dengan Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017, 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017 dan 72/PUU-XV/2017.

Dalam Pasal 222 UU Pemilu dinyatakan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Musabab pengujian Pasal 222 diatas karena adanya Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang memutuskan pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2019 dan Pemilu seterusnya.

Putusan MK diatas tidak serta merta berlaku pada pemilu 2014 karena tahapan pemilu telah dan sedang berjalan sehingga dikwatirkan terganggu.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas