Selain itu, presiden memiliki dua kedudukan yakni sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Pada hak dan kewenangan apa presiden ditempatkan sebagai kepala negara dan/atau kepala pemerintahan?

Demikian itu tidak ditemukan dalam aturan perundang-undangan sehingga melahirkan silang pendapat dan perdebatan panjang.

Apa yang disetir oleh MK dalam uraian pendapatnya bahwa sistem pemerintahan kita menganut presidensial berasa parlemeter bukan isapan jempol tetapi fakta dalam praktik ketatanegaraan selama ini.

Dan memberi syarat persentase kursi/suara sah nasional partai politik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan wujud nyata praktik khas parlementarian.