Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribunners
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Presiden Tegaskan Perpres TKA untuk Perketat Perizinan Pekerja Asing di Indonesia

"Saya sering mendengar isu tentang masalah tenaga kerja dari Tiongkok. Mohon penjelasannya supaya kita tidak salah memahami," tanya seorang tamu

Presiden Tegaskan Perpres TKA untuk Perketat Perizinan Pekerja Asing di Indonesia
Biro Pers Setpres/Laily Rachev
Presiden Joko Widodo berpidato dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah di Masjid Jamiatul Huda Ketaping Bypass, Padang, Sumatra Barat, Senin (21/5/2018) 

TRIBUNNERS - Selepas memberikan sambutan penyerahan sertifikat hak atas tanah wakaf di Padang, Sumatra Barat, warga undangan yang sebagian besar terdiri atas pengurus masjid, musala, dan lembaga pendidikan berkesempatan untuk berdialog dengan Presiden Joko Widodo.

Seorang di antaranya ada yang menanyakan langsung kepada Presiden terkait dengan isu tenaga kerja asing (TKA).

Baca: Perjalanan Cinta Rasyid Rajasa dan Adara, Pacaran 3 Tahun, Menikah Saat Melanoma Menggerogoti

"Saya sering mendengar isu tentang masalah tenaga kerja dari Tiongkok. Mohon penjelasannya supaya kita tidak salah memahami," tanya seorang tamu undangan.

Mendapatkan pertanyaan tersebut, Kepala Negara memanfaatkan momentum yang ada untuk meluruskan segala pemahaman yang keliru terkait dengan kebijakan pemerintah soal tenaga kerja asing.

Presiden mengatakan bahwa secara garis besar peraturan presiden yang dikeluarkannya justru mengatur tenaga kerja asing yang masuk dengan lebih ketat.

"Di dalam peraturan itu jelas bahwa Perpres yang baru justru mengatur ketatnya tenaga kerja asing masuk. Syarat-syarat diperketat," jawabnya di Masjid Jamiatul Huda Ketaping Bypass, Padang, Sumatra Barat, Senin, 21 Mei 2018.

Syarat-syarat ketat yang dimaksud di antaranya adalah sejumlah biaya yang kini diadakan dan dibebankan kepada perusahaan pemberi kerja bagi TKA.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing juga mengatur tentang jangka waktu bagi TKA untuk dapat bekerja di Indonesia.

"Intinya justru memperketat, jadi jangan dibalik-balik. Ini isu politik lagi. Yang sebetulnya memperketat justru kita dianggap memperlonggar," ucap Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden memberikan gambaran bahwa dilihat dari sisi penghasilan, isu TKA yang utamanya berasal dari Tiongkok yang berbondong-bondong masuk ke Indonesia tidak dapat dijelaskan melalui nalar logika.

Halaman
12
Editor: Malvyandie Haryadi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas