TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Development (JMD) Mahfud Latuconsina prihatin atas kejadian yang menimpa, Haldi, seorang warga DKI Jakarta yang kesulitan memesan ambulans Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta.

Ia pun menilai selama ini Dinkes DKI Jakarta memberikan pelayanan buruk.

"Kami turut prihatin kepada saudara Haldi yang susah mendapat pelayanan kesehatan dari Dinkes DKI Jakarta. Kalau di New York, sigap segera melayani pasien. Ini malah disuruh fotocopy (KTP dan KK) dulu, pasien dibiarin. Ya, khawatir keburu meninggal,” kata Mahfud kepada media di Jakarta (29/6/2018).

Baca: Ogah Pensiun Dari Dunia Hiburan, Tukul Arwana Ogah Lirik Politik

“Tidak hanya itu, program KPLDH (Ketuk Pintu Layani Dengan Hati) juga banyaknya fiktif. Kita jarang melihat dokter mendatangi warga Jakarta. Padahal ada Pergubnya. Memang pelayanan kesehatan Dinkes DKI Jakarta itu selama ini buruk,” lanjutnya.

Mahfud menambahkan Dinkes DKI Jakarta juga kekurangan ambulans. Dari yang tersedia 87 armada, menurutnya, yang aktif hanya 40 armada ambulans.

“Ya, memang Dinkes DKI Jakarta juga kekurangan ambulans. Dari informasi yang kami dapatkan, dari 87 hanya 40 armada ambulans yang aktif. Setara dengan New York harusnya di Jakarta tersedia 800-an ambulans yang siap melayani warga,” kata Mahfud.

Baca: Usai Ketemu Mahathir, Jokowi Bercerita ke Wartawan Pengalaman Test Drive Mobil Proton di Malaysia

Sedangkan program KPLDH, lanjutnya, yang menyiapkan 481 tim yang terdiri 1 dokter, 1 bidan, dan 1 perawat dipertanyakan keberadaannya.

“Yang 481 (tim KPLDH) itu dimana ya? Kemana saja? Jika ditanya ke warga Jakarta, tidak ada yang pernah mendapat pelayanan dokter KPLDH. Padahal program ini menjadi ikon Dinkes dan logonya yang besar itu ada di kantor Dinkes. program ini, sekali lagi diduga fiktif,” kata Mahfud.