Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Warga Sulit Menggunakan Ambulans, Pemprov DKI Jakarta Harus Inovatif
Seorang warga DKI Jakarta, Haldi mengalami kesulitan mendapatkan layanan Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta baru-baru i
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seorang warga DKI Jakarta, Haldi mengalami kesulitan mendapatkan layanan Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta baru-baru ini. Ia mengeluhkan pelayanan AGD Dinkes DKI Jakarta itu saat memesan ambulans untuk ibunya, dengan menyebut kalau mengikuti birokrasi AGD Dinkes DKI Jakarta (Fotocopy KTP dan KK), maka ibunya keburu meninggal.
Menanggapi masalah itu, Pengamat Jakarta Research and Public Policy (JRRP), Rizky Dayana mengatakan prihatin atas kejadian yang dialami Haldi itu. Karena itu, menurut Rizky, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu layanan kesehatan berbasis digital yang dapat menghilangkan hambatan birokrasi.
Baca: Kebijakan Praktis Diperlukan untuk Perkuat Daya Beli Masyarakat.
“Prihatin sekali atas kejadian yang menimpa Pak Haldi. Karena itu, sangat urgen bagi Pemprov (DKI Jakarta) mencari solusi masalah ini. Saya pikir layanan kesehatan Dinkes termasuk ambulans perlu inovasi kekinian, yaitu digitalisasi. Saya melihat solusi itu ada di Aplikasi Jakarta Sehat yang sebentar lagi diresmikan gubenur dan wagub (wakil gubernur) DKI Jakarta,” kata Rizky kepada media di Jakarta (2/7/2018).
Lebih lanjut, Rizky mengatakan layanan kesehatan berbasis digital akan membuat warga Jakarta mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah, murah, dan cepat.
“Tak perlu menunggu-nunggu lagi fotocopy KTP dan KK, saat emergency dengan layanan kesehatan digital, warga Jakarta tinggal pesan lewat HP dan langsung akan dilayani,” ungkap Rizky.
“KTP dan KK sudah terverifikasi sebelumnya pada tahap membuat akun, bukan saat pemanggilan. KTP dan KK ini juga berfungsi sebagai filter dari pemanggil palsu,” lanjutnya.
Baca: Polisi Periksa 10 Satpam Terkait Kasus Penembakan Mobil Karyawan JICT
Rizky menambahkan pula layanan kesehatan berbasis digital bukanlah layanan parsial. Layanan ini, lanjutnya, terdiri dari semua jenis layanan dan fasilitas pelayanan kesehatan.
“Tentu tidak hanya ambulans, digitalisasi harus mencakup semua jenis layanan seperti dokter, obat-obatan, dan alat kesehatan. Dan dari semua fasilitas pelayanan kesehatan, seperti faskes dinkes, swasta, dan TNI Polri. Ini harus segera direalisasikan. Jangan sampai kejadian Pak Haldi terulang,” kata Rizky.
