Siaran pers Simavi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menargetkan mencapai akses universal 100-0-100 pada tahun
2019, yaitu 100% akses air, 0% pemukiman kumuh dan 100% akses sanitasi.

Terkait akses sanitasi, data Susenas menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2017 Indonesia baru mencapai akses sanitasi sebesar 70.06%.

Baca: Priyanka Chopra Double Date dengan Sophie Turner Saat Rayakan Ulang Tahun ke 36, Intip Gaya Mereka

Ini artinya masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan bersama untuk mencapai 100% pada tahun 2019.

Selain menyasar dan mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, telah menerbitkan Peraturan Kementerian Kesehatan No. 23/2014 mengenai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui 5 pilar pendekatan.

Baca: Australia Barat Sambut Musim Bunga Liar 2018 yang Spektakuler

Pendekatan ini digunakan dengan maksud agar masyarakat tidak saja mendapatkan fasilitas sanitasi yang layak, tetapi juga mau dan mampu mengubah perilaku untuk hidup bersih dan sehat.

Adapun 5 pilar tersebut adalah:

1. STOP buang air besar sembarangan
2. Cuci tangan pakai sabun
3. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga
4. Pengamanan sampah rumah tangga
5. Pengamanan limbah cair rumah tangga

Namun, walaupun pemerintah telah menggunakan pendekatan mencakup 5 pilar, hingga kini alat dan data monitoring yang digunakan (yaitu STBM Smart) masih mengakomodir pelaksanaan pilar 1 saja.

Ini artinya masih diperlukan kerja kolaborasi semua pihak agar terdapat konsistensi antara pendekatan 5 pilar pada
tataran kebijakan dengan alat dan data monitoring pada tataran implementasinya.

Sejak tahun 2010, Simavi bersama 5 organisasi mitra telah melaksanakan 5 pilar STBM di 12 kabupaten di Indonesia timur secara terintegrasi.

Sebanyak 1042 desa di 9 kabupaten telah diintervensi melalui program shaw (sanitation, hygiene and water) langsung di tingkat masyarakat hingga tahun 2015.

Selanjutnya, sejak tahun 2016, telah dilaksanakan program sehati (sustainable sanitation dan hygiene for eastern
Indonesia) di 7 kabupaten, 4 diantaranya adalah kabupaten yang diintervensi pada masa shaw.

Hingga akhir tahun 2017, mitra SEHATI telah menjangkau 489,835 jiwa, dan sebanyak 461,101 jiwa diantaranya
telah berhasil mendapatkan akses sanitasi yang layak.

Dilaksanakan secara kemitraan dengan Pemerintah Propinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan pewirausaha sanitasi, program SEHATI ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat menjadi pemimpin dalam pelaksanaan 5 pilar STBM di daeranhnya dan mampu mengintegrasikan program sanitasi dan higine di lintas sektor.

Dengan pendekatan ini, diharapkan 5 pilar STBM dapat berlanjut dan berkembang di masa yang akan datang.

Apakah pendekatan ini masih relevan? Bagaimana agar pendekatan ini menjadi lebih optimal dalam membantu pemerintah mencapai akses universal pada tahun 2019? Bagaimana pemangku kepentingan memastikan 5 pilar STBM berkembang dan berkelanjutan di tingkat masyarakat? Hal-hal tersebut akan didiskusikan dalam sebuah acara diskusi yang akan dilaksanakan di Ballroom Hotel Akmani, Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juli 2018 pukul 09.00 – 15.00.

Dikemas dalam bentuk Horizontal Learning, diskusi ini menghadirkan POKJA AMPL dari 7 kabupaten dampingan program sehati, pemerintah propinsi di NTB, NTT, dan Papua serta Kementerian Kesehatan dan Bappenas.

Selain itu berbagai NGO dan pegiat sanitasi juga akan turut hadir.