Oleh Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Panggung politik yang akhir-akhir ini lebih mempertontonkan aktor politik dengan perilaku kekanak-kanakan harus dihentikan, karena sama sekali tidak mendidik.

Menuju puncak tahun politik 2019, sangat ideal jika para politisi mau menunjukan adab dan kedewasaan berpolitik, serta fokus menanggapi dan mengolah aspirasi masyarakat, membangun optimisme, sambil terus menyuarakan kritik yang obyektif, proporsional didukung data yang akurat dan relevan.

Dalam beberapa bulan terakhir ini, ruang publik dikotori dengan perilaku kekanak-kanakan sejumlah aktor politik. Saling ejek, saling hina hingga saling tuduh dan saling sindir. Persepsinya sungguh tidak elok, pun terkesan vulgar, karena sering menggunakan kata-kata yang dirasakan sangat kasar oleh orang kebanyakan.

Sungguh, apa yang tampak di permukaan tak lebih dari perilaku kekanak-kanakan, dan dengan begitu sama sekali tidak mendidik, juga tidak mencerahkan. Ada yang tak sungkan berbohong. Lainnya melempar tuduhan tapi menolak dimintai keterangan. Ada juga yang lancang bicara tentang statistik ekonomi tapi dengan data yang tidak relevan.

Bahkan, dalam beberapa kasus , logika publik coba dirusak dengan memaksakan pemahaman yang tidak pada tempatnya. Misalnya, ketika diskusi sampai pada tema utang luar negeri (ULN), yang dikedepankan hanya besaran volume ULN, sementara penggunaan atau manfaat ULN sama sekali tidak dikedepankan.

Selain itu, ada tendensi untuk memaksa publik tidak mengapresiasi fakta tentang progres serta makna filosopis dari pembangunan ragam infrastruktur di hampir semua pelosok tanah air, termasuk juga upaya teramat keras merealisasikan politik satu harga untuk komoditas strategis tertentu seperti bahan bakar minyak (BBM).

Ada upaya atau dorongan kepada masyarakat untuk gagal paham bahwa merealisasikan pembangunan infrastruktur pada hampir semua daerah di luar Jawa adalah tahapan terpenting dan sangat strategis dari agenda memperkokoh ikatan NKRI.

Sedangkan realisasi politik satu harga, kerja peningkatan eletrifikasi hingga realisasi proyek Palapa Ring timur dan barat adalah upaya negara mewujudkan keadilan dan pemerataan kesempatan.

Memang, tidak semua dari infrastruktur yang direalisasikan itu langsung berdampak ekonomis. Tetapi target strategis yang lebih diutamakan, dan target itu nyaris sudah terwujud ketika warga negara di semua pelosok tanah air dapat merasakan Jakarta atau pemerintah pusat dan DPR RI peduli pada masa depan mereka dan daerahnya.

Manuver mem-blow up volume ULN yang berkelanjutan lebih bertujuan menyesatkan pemahaman sebagian masyarakat tentang pemanfaatan ULN. Menggoreng isu tentang gelembung volume ULN juga lebih bertendensi untuk mengatakan kepada publik bahwa ULN itu tidak bermanfaat atau tidak bernilai tambah dalam konteks keseluruhan pembangunan nasional.

Namun, mereka yang menggoreng isu ULN itu tak pernah mampu menjelaskan untuk apa saja pemanfaatan ULN itu sendiri.

Sebaliknya, mereka tak pernah mampu mengungkap penyalahgunaan atau kebocoran ULN, kalau pun ada. Jadi, yang digaungkan hanya gelembung ULN untuk membuat gelisah banyak orang.

Patut disyukuri bahwa tidak semua kalangan mau terperangkap dalam cara pikir dan cara pandang aktor-aktor politik yang berperilaku kekanak-kanakan itu. Berulangkali publik melihat bahwa pernyataan ngawur atau asal bunyi dari aktor-aktor politik itu tak jarang dibantah dan diluruskan oleh unsur-unsur dari dalam masyarakat sendiri.