Oleh: Sumaryoto Padmodiningrat

TRIBUNNEWS.COM - Masih ingatkah kita akan kisah Kuda Troya? Dikutip dari Wikipedia, setelah pengepungan selama 10 tahun tidak membuahkan hasil, pasukan Yunani membangun sebuah kuda kayu raksasa dan menyembunyikan beberapa prajurit di dalamnya.

Pasukan Yunani berpura-pura berlayar pergi, lalu pasukan Troya menarik kuda kayu ini ke kota mereka sebagai lambang kemenangan.

Malam harinya, pasukan Yunani keluar dari kuda kayu tersebut dan membuka pintu gerbang untuk pasukan Yunani lainnya, yang kembali mendatangi kota Troya dengan memanfaatkan persembunyian malam. Pasukan Yunani memasuki kota Troya dan kemudian menghancurkannya, sehingga mengakhiri perang.

Apakah kini pemerintah Indonesia juga sudah disusupi kuda Troya untuk menghancurkan negara ini dari dalam?

Kekhawatiran tersebut tampaknya tak berlebihan. Simak saja data Kementerian Dalam Negeri yang mengutip hasil survei lembaga Alvara Strategi Indonesia pada Oktober 2017 yang menyatakan 19,4% Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau kini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak setuju dengan Pancasila, dan lebih percaya dengan ideologi Khilafah.

Di sisi lain, Badan Intelijen Negara (BIN) juga menyebut 41% atau 41 dari 100 masjid milik kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah terpapar paham radikalisme. Rinciannya, 10 masjid di kementerian, 10 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN.

Pernyataan BIN itu merujuk pada hasil survei Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Rumah Kebangsaan, 29 September 2017 hingga 21 Oktober 2017, yang menyebut ada 41 masjid milik lembaga pemerintah di Jakarta yang terindikasi terpapar paham radikal.

Yang terbanyak terpapar paham radikal adalah masjid BUMN, yakni 21 masjid. Rinciannya, tujuh masjid dengan level paparan radikal berat, 13 masjid level sedang, dan satu masjid level rendah.

Pertanyaannya, bagaimana bisa ASN yang “mencari makan” dari negara, hendak mengganti ideologi negara, yakni Pancasila, dengan Khilafah? Bagaimana bisa pula para pegawai BUMN yang juga “mencari makan” dari negara, hendak mengganti Pancasila?

Khilafah adalah paham yang selama ini identik dan diusung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi kemasyarakatan (ormas) yang sudah dilarang pemerintah Indonesia.

Apakah sudah sejak puluhan tahun lalu HTI berupaya “menyelundupkan” orang-orangnya menjadi ASN dan pegawai BUMN, dan pelan-pelan mulai merekrut ASN dan pegawai BUMN lainnya sehingga lama-lama bisa membesar dan akhirnya bisa mengganti Pancasila dengan Khilafah?

Kita tidak tahu pasti. Yang jelas, keberadaan 19,4% ASN yang anti Pancasila dan merebaknya paham radikal di kalangan pegawai BUMN menunjukkan pemerintah telah kecolongan. Telah terjadi keteledoran pemerintah dalam perekrutan ASN dan pegawai BUMN di masa lalu.

Dua kecenderungan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah, jangan sampai negara ini bisa mereka hancurkan dari dalam, sebagaimana pasukan Yunani menghancurkan kota Troya dengan menyusup melalui kuda kayu.