Sementara di kesempatan yang sama, Lalu Atharfatullah direktur West Nusa Tenggara Development Centre (WNTDC) menegaskan, kami mengadvokasi warga Lombok dalam perjuangan reformasi agraria merasa sangat prihatin dengan kondisi masyarakat sekitar tesort wisata Mandalika yang dicanangkan sebagai wisata bertaraf internasional tersebut.

Dia memprotes soal papan larangan berjualan di kawasan taman ITDC. Menurutnya, keresahan yang dirasakan masyarakat sekitar Mandalika semakin meluas dengan adanya surat edaran dari ITDC terkait perintah pembongkaran lahan yang selama ini mereka tempati jadi tempat tinggal dan tempat mengais rejeki untuk memenuhi kebutuhan hidup anak istrinya, papar Lalu.

Lalu menegaskan, merujuk pada surat perintah penggusuran tertanggal 22 November 2018 yang diterbitkan ITDC sebagai badan pengelola wisata Mandalika lokasi penggusuran terletak pada Dusun Gubuk Baru dengan no HPL 04, 05 dan 93 kampung pemukiman warga di desa Kuta Kabupaten Lombok Tengah.

Luka dan kepedihan masyarakat seakan tiada henti dan semakin mendalam akibat kebijakan ITDC yang hanya mengedepankan keuntungan tanpa mengindahkan nasib dan ruang hidup warga sekitar di tanah leluhurnya.

"Saya ingatkan ITDC, di resort wisata klas dunia di Goa, India, hak tradisional binatang saja pun dihormati dan dijaga. Warisan ruang hidup hewan pun di sana dilestarikan," urai Lalu Athar. "Di Mandalika, Lombok Selatan, mereka tidak pernah selesai menggusur rakyat dari ruang hidup tradisional warisan leluhurnya", cetus Lalu.

Masyarakat harus tergusur dari tempat tinggal dan tempat usaha, dilarang untuk mencari sesuap nasi untuk bisa bertahan hidup di zaman yang semakin kompetitif ini.

Tambah Lalu, itu berbanding terbalik dengan yang digembar-gemborkan pemerintah dan ITDC Mandalika bahwa pembangunan area wisata dan pertumbuhan sektor tourism di kawasan itu akan meningkatkan kesejahteraan rakyat NTB, khusunya warga Lombok Selatan.

"Ternyata itu hanya menjadi isapan jempol belaka dan janji manis cuma di telinga. Justru ini merupakan kegagalan pemerintah, khusunya ITDC dalam memanusiakan masyarakat sekitarna. Seharusnya pemerintah dengan ITDC sebagai pelaksana pengelolaan melakukan pendekatan yang lebih persuasif manusiawi terhadap masyarakat setempat", sambung dia.

Konsep pembinaan dan pendekatan pada masyarakat yg belum jelas oleh ITDC menjadi satu hal yang berakibat fatal dan justru menghancurkan mimpi kesejahteraan pada masyarakat yang selama ini dibangun pemerintahan presiden Joko Widodo dalam visi misinya mengelola negara.