Beberapa saat lagi tahun 2018 akan segera berlalu dan berganti dengan tahun 2019. Pergantian tahun merupakan momentum baik bagi segenap elemen bangsa untuk melakukan refleksi atas kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menyiapkan strategi kenegaraan untuk semakin memantapkan tercapainya cita-cita bernegara.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI dengan ini menyampaikan beberapa catatan kebangsaan dan kenegaraan di tanah air selama tahun 2018 dan harapan di tahun 2019, sebagai berikut:

Pertama, Dalam Bidang Ideologi Negara. Sepanjang tahun 2018 menunjukkan bahwa kinerja pemerintah melalui perangkatnya untuk terus membumikan Pancasila secara terstruktur dan sistematis terlihat semakin terukur dengan telah dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dengan demikian saat ini kita telah memiliki dua lembaga negara yang bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila, yaitu Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI  dan BPIP.

Kehadiran kedua lembaga tersebut menjadi pengganti atas ketidakhadiran negara untuk menyosialisasikan dan membina sikap dan mental ideologi bangsanya setelah dihapuskannya program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) tahun 1998 dan dibubarkannya Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasia (BP7) tahun 1999.

Perkembangan menggembirakan lainnya adalah akan dimasukannya kembali mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar hingga menengah atas, setelah dihapuskan melalui UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003.

Kemajuan pembangunan nasional di bidang ideologi ini harus kita dukung agar ke depan bangsa Indonesia benar-benar dapat memiliki kedaulatan dan daya tahan ideologi nasional yang kokoh dari ancaman ideologi transnasional seperti ideologi ekstrimisme agama dan paham ideologi individualisme/liberalisme yang saat ini bekerja di Indonesia yang salah satu modus operasinya  dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan media sosial.

Kedua, terkait kinerja lembaga-lembaga negara. Selama 2018 masing-masing pelaku dalam cabang kekuasaan negara telah berfungsi sebagaimana perintah konstitusi.

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan telah bekerja sebagaimana perintah konstitusi yaitu memajukan kesejahteraan umum melalui berbagai program pembangunan di berbagai penjuru  negeri.

Sementara lembaga legislatif telah menjadi partner/mitra kerja yang kritis dan konstruktif bagi Presiden dalam memenuhi janji politiknya kepada rakyat Indonesia.

Adapun pelaku kekuasaan kehakiman yaitu badan peradilan terus berusaha menegakkan hukum  dan keadilan termasuk penegakan hukum terhadap segala penyelewenangan keuangan negara yang dilakukan oleh para penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara serta pihak-pihak lainnya.

Ketiga, dalam bidang Pertahanan dan Keamanan. Sinergisitas baik antara TNI-Polri dan lembaga terkait telah membuat stabilitas keamanan nasional begitu terjaga sepanjang 2018.

Sepanjang tahun 2018 setidaknya ada 2 (dua) isu besar yang menyangkut keamanan nasional, yaitu kasus Terorisme dan Separatisme.

Khusus terorisme, pasca terjadinya serangan teroris di beberapa daerah maka Presiden dan DPR telah berhasil mencapai kesepakatan untuk memperkuat perangkat hukum yang ada lewat revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, utamanya memperkuat aspek pencegahan oleh aparat  keamanan dan penegak hukum sehingga dapat efektif menanggulangi ancaman terorisme dan  separatisme.