Oleh, Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Dua pasangan calon presiden dan wakil Presiden (Capres-Cawapres) sudah memaparkan visi dan misi masing-masing di hadapan berbagai elemen masyarakat di semua pelosok tanah air.
Visi misi itu memberi gambaran tentang arah masa depan bangsa.

Kini, pilihan dan keputusan ada di tangan rakyat yang diekspresikan melalui hak memilih pada Rabu, 17 April 2019.

Baca: H-2 Pemilu 2019, Pemilih yang Tak Terdaftar di DPT Tetap Bisa Mencoblos, Ini Syaratnya

Debat kelima dalam agenda pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019 sudah terlaksana pada Sabtu, 13 April 2019. Debat kelima itu menandai berakhirnya masa kampanye Pilpres maupun kampanye pemilihan anggota legislatif (Pileg). Maka, tahun politik sekarang ini memasuki masa tenang, terhitung sejak Minggu, 14 April 2019.

Semestinya, berakhir sudah hiruk pikuk persiapan para kontestan Pilpres dan Pileg serta tim pemenangan masing-masing. Masa tenang itu menjadi kesempatan terakhir bagi semua warga negara yang berhak memilih untuk menetapkan pilihannya sebelum memasuki bilik atau tempat pemungutan suara (TPS).

Kesadaran menggunakan hak pilih bukan hanya penting, melainkan juga sangat diharapkan. Kesadaran menggunakan pilih itu, mau tak mau, harus dikaitkan dengan tantangan riel yang sedang dihadapi bangsa dan negara dewasa ini.

Maka, pemahaman masyarakat tentang tantangan riel itu pun sangat diharapkan. Demi masa depan bangsa dan negara, masyarakat diharapkan peduli.

Dan kepedulian itu cukup direfleksikan dengan menggunakan hak pilih, sejalan dengan pertimbangan dan kehendak masing-masing.

Baca: 17 April Hari Libur Nasional

Kiranya, sebagian masyarakat sudah cukup memahami apa saja tantangan strategis yang sedang menyelimuti Bangsa  Indonesia. Tentunya ada tantangan dari luar dan juga tantangan dari dalam. Apa saja masalah atau tantangan itu sudah sering dan banyak dipublikasikan, didiskusikan bahkan tak jarang jadi materi perdebatan.

Namun, salah satu contoh tantangan yang sudah direspons dengan sangat tegas oleh negara adalah ketika pemerintah, dengan segala risiko yang harus dihadapi, membubarkan sebuah organisasi yang diketahui hendak mengadopsi ideologi atau falsafah lain, sekaligus menolak NKRI.

Setelah tragedi 1965, Pancasila kembali menghadapi cobaan, setidaknya sepanjang dasawarsa ini. Tak hanya Pancasila, rongrongan juga harus dihadapi UUD 1945 serta lambang negara lainnya. Gorengan isu seputar SARA yang nyaris tak berkesudahan pun harus disikapi, karena dampaknya sudah nyata, yakni dalam bentuk terkotak-kotaknya masyarakat.

Sekelompok masyarakat, karena keterbatasan pengetahuan dan keawamannya, ditunggangi dan dicekoki dengan cara pikir dan cara pandang yang tidak lazim; membenci atau menista orang lain karena alasan perbedaan telah diterima sebagai sebuah kebenaran.

Rongrongan terhadap Pancasila dan UUD 1945 secara tidak langsung menjadi ancaman pula bagi demokrasi. Sebab, Indonesia yang demokratis seturut nilai-nilai luhur Pancasila sudah konstitusional. Kendati baru berusia sekitar dua dekade, demokrasi Indonesia terus bertumbuhkembang.

Baca: Jelang Libur Lebaran 2019, Kemenhub Uji Kelaikan Kapal Penumpang

Rakyat berdaulat, dan semua hak rakyat yang melekat pada setiap individu sesuai prinsip-prinsip hak azasi manusia (HAM) mendapatkan pengakuan dan penghormatan setinggi-tingginya dari negara. Bebas berbicara dan berekspresi, bebas berserikat hingga kebebasan menetapkan pilihan.

Apakah kekuatan atau komunitas yang menolak Pancasila dan UUD 1945 akan mau menghormati prinsip-prinsip HAM yang universal itu, ketika mereka berhasil tampil sebagai penguasa yang mengendalikan dinamika kehidupan di bumi nusantara ini? Tumbuhkembang demokrasi harus berkesinambungan, dan karena itu jangan biarkan kekuatan apa pun, dan atas nama apa pun, yang coba menarik mundur demokrasi Indonesia.