Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Pemilu 2019

Upaya Sia-sia Menduduki Kantor Bawaslu dan KPU

Dan lebih tidak jelas karena BPN sendiri sudah menyatakan akan mengambil langkah sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

Upaya Sia-sia Menduduki Kantor Bawaslu dan KPU
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Demonstran terlibat bentrok dengan polisi saat menggelar Aksi 22 Mei di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Aksi unjuk rasa itu dilakukan menyikapi putusan hasil rekapitulasi nasional Pemilu serentak 2019. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Oleh Ray Rangkuti
Direktur LIMA Indonesia, Penggagas Masyarakat Madani untuk Oposisi Indonesia.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Aksi massa, menolak hasil pemilu berlangsung. Beberapa kali massa bentrok dengan pihak kepolisian. Akibatnya aktivitas di jalan Soedirman banyak yang terhenti.

Sulit menebak apa sebenarnya yang menjadi tuntutan para demonstran. Jika terkait dengan hasil pemilu, pihak BPN sudah menyatakan akan melakukan gugatan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi. Jika terkait dengan dugaan pelanggaran, Bawaslu tengah melakukan penyelidikan dan persidangan atas laporan berbagai kecurangan yang dimaksud.

Ray Rangkuti
Ray Rangkuti (Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda)

Dua dari laporan itu telah diputuskan oleh Bawaslu berupa mengabulkan dan juga menolak. Mengabulkan laporan tentang kurang cermatnya KPU dalam mengelola Situng tetapi menolak dugaan adanya pelanggaran yang bersifat TSM, karena barang bukti yang diajukan sangat lemah. Lantas apa lagikah yang mau dituntut?

Membatalkan hasil pemilu tentu tidak bisa dilakukan secara semena-mena. Apalagi hal itu hanya berdasarkan desakan massa melalui jalanan. Pun mendiskualifikasi peserta pemilu juga harus disertai data, fakta akan massifnya kecurangan yang terungkap di dalam persidangan.

Mendiskualifikasi pasangan tidak juga bisa dilakukan melalui asumsi atau pandangan subjektif aapalgi gerakan massa.

Semua hal ada caranya dan cara yang sudah kita sepakati adalah menyelesaikan berbagai kejanggalan, kecurangan, dan sebagainya, melalui mekanisme yang konstitusional. Lalu apalagi tujuan dari demonstrasi-demonstrasi ini?

Menduduki kantor Bawaslu ataupun kantor KPU bukanlah solusi. Segala upaya menduduki kantor Bawaslu atau KPU, pada dasarnya, hanyalah tindakan sia-sia. Pengumuman hasil pemilu yang dibacakan oleh KPU tanggal 21 Mei yang lalu hanya bisa dan mungkin dirubah melalui Mahkamah Konstitusi atau pengadilan yang lain.

KPU sendiri tidak lagi memiliki kewenangan apapun untuk mengubah hasil pemilu tanpa perintah pengadilan. Maka dan oleh karena itu, tujuan demonstrasi yang mengepung kantor Bawaslu menjadi tidak jelas.

Dan lebih tidak jelas karena BPN sendiri sudah menyatakan akan mengambil langkah sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

Dan jalan inilah jalan konstitusional. Dan di jalan inilah semestinya semua orang berjalan. Lebih-lebih kepada mereka yang menggaungkan istilah 'jihad konstitusi', sudah sepatutnya mengawal BPN ke MK. Jihad konstitusi hanya jadi absah jika dilakukan dengan cara konstitusional.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Rachmat Hidayat
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pemilu 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas