Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Quo Vadis UUD 1945?

Pihak lainnya mengusulkan amandemen yang lebih luas, yakni mengembalikan pula kewenangan MPR untuk memilih dan memberhentikan Presiden dan Wapres.

Quo Vadis UUD 1945?
Ist/Tribunnews.com
Dr. Drs. H. Sumaryoto Padmodiningrat, M.M.: Mantan anggota DPR RI / Chief Executive Officer (CEO) Konsultan dan Survei Indonesia (KSI), Jakarta. 

Oleh: Sumaryoto Padmodiningrat

TRIBUNNEWS.COM - Isu amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kembali mengemuka setelah Kongres V PDI Perjuangan di Bali pekan lalu merekomendasikan amandemen terbatas konstitusi. Amandemen sebatas menyangkut Majelis Permusyawaratan (MPR) RI agar ditetapkan sebagai lembaga tertinggi negara, serta dikembalikan kewenangannya untuk menetapkan UUD dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Pihak lainnya mengusulkan amandemen yang lebih luas, yakni mengembalikan pula kewenangan MPR untuk memilih dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.

Ada pula yang ekstrem, yang mengusulkan amandemen menyeluruh dengan kembali ke UUD 1945 asli yang disahkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), lembaga semacam MPR, pada 18 Agustus 1945 atau sehari setelah Indonesia merdeka.

UUD 1945 asli tersebut tak lain adalah yang didekritkan Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 setelah Indonesia sempat menerapkan sistem parlementer dengan UUD Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) dan UUD Sementara (UUDS) atau UUD 1950.

Pertanyaannya, quo vadis (mau dibawa ke mana) UUD 1945? Sejak 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku UUD RIS, dan sejak 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS atau UUD 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR RI pada 22 Juli 1959.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan (amendemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan RI.

Sebelum dilakukan amendemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh yakni 16 bab, 37 pasal, dan 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

Setelah dilakukan empat kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas