Padahal bila dicermati lebih dalam, pilpres dan pilkada langsung tersebut tidak sesuai dengan Sila IV Pancasila, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratann/Perwakilan”, yang mengamanatkan pilpres dan pilkada dilakukan secara tak langsung, yakni melalui lembaga permusyawaratan (MPR RI) dan lembaga perwakilan (DPR RI/DPRD).

Pilpres dan pilkada langsung plus pemilu legislatif pun membawa implikasi lanjutan, yakni pragmatisme dan high cost politics atau politik berbiaya tinggi. Rakyat menjadi pragmatis, sehingga ada kecenderungan “KKO” (kanan kiri oke), “RRI” (rono-rene iya), dan “NPWP” (nomer piro wani piro). High cost politics pun tak terelakkan.

Akhirnya terbentuklah lingkaran setan. Bila capres, calon kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) dan calon anggota legislatif atau caleg (DPR RI/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/DPRD kota) tidak melakukan money politics, mereka tak akan terpilih.

Agar terpilih karena sudah terlanjur basah mengeluarkan modal banyak, maka pengeluaran berapa pun akan mereka sanggupi. Akibatnya, begitu terpilih yang pertama kali muncul di benak mereka adalah bagaimana caranya agar balik modal. Bahkan bukan sekadar balik modal, melainkan juga mencari modal baru untuk masa pemilihan berikutnya. Segala cara pun dihalalkan, termasuk korupsi.

Terbukti, sejauh ini sudah ratusan anggota dan mantan anggota DPR RI terlibat korupsi. Lebih dari 3.600 anggota DPRD terlibat korupsi. Pun, sudah hampir 400-an kepala daerah dan mantan kepala daerah terlibat korupsi.

Hampir setiap minggu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Toh, mereka tak kapok-kapok juga, karena kekuasaan itu memang cenderung korup, seperti kata Lord Acton (1834-1902), “power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely."

Apakah UUD 1945 akan diamendemen untuk kelima kalinya? Bila memang diamendemen, apakah amandemen itu sifatnya terbatas, lebih luas, atau bahkan ekstrem atau kembali ke UUD 1945 yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945 dan yang didekritkan Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959?

Kita tunggu saja tanggal mainnya. Yang jelas, pilpres dan pilkada langsung lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, yakni rakyat menjadi pragmatis bahkan cenderung mata duitan, serta banyak kepala daerah dan caleg terlibat korupsi.

Bila ada yang berpikir bahwa money politics (politik uang) yang “dinikmati” rakyat dalam pilpres dan pilkada langsung adalah lebih baik daripada money politics yang “dinikmati” anggota MPR RI yang memilih Presiden/Wakil Presiden, atau anggota DPRD yang memilih kepala daerah, mungkin jalan tengahnya adalah dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi pilpres dan pilkada, bila kedua pemilihan itu dilakukan secara tak langsung.

Katakanlah sama-sama terjadi money politics, baik dalam pilpres dan pilkada langsung maupun tak langsung, bukankah dalam pilpres dan pilkada tak langsung jumlahnya terbatas atau limited, sedangkan dalam pilpres dan pilkada langsung jumlahnya tak terbatas atau unlimited?

Untuk maju sebagai capres diperlukan modal puluhan triliun rupiah. Untuk menjadi kepala daerah atau caleg diperlukan modal puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Itu baru untuk political cost (ongkos politik), belum untuk money politics.

Quo vadis UUD 1945? Kita serahkan kepada MPR RI. Di tangan merekalah nasib bangsa ini dipertaruhkan.

Dr. Drs. H. Sumaryoto Padmodiningrat, M.M.: Mantan anggota DPR RI / Chief Executive Officer (CEO) Konsultan dan Survei Indonesia (KSI), Jakarta.