Rizieq yang Tak Kunjung Pulang

Namun, apa pun kondisinya, sudah selayaknya semua pihak berintrospeksi atau mawas diri dan kemudian rekonsiliasi.

Rizieq, meskipun banyak pengikut, bila melanggar hukum maka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku, selaras dengan prinsip equality before the law (kesetaraan di muka hukum), asas hukum yang dianut Indonesia.

Indonsia adalah negara hukum (rechtsstaat atau rule of law), bukan negara kekuasaan (machtstaat), sehingga tak ada yang kebal hukum di republik ini.

Bagi pemerintah, hendaknya lebih ramah kepada para ulama, karena ulama (yang benar) adalah penjaga moral bangsa. Jangan alergi apalagi anti terhadap ulama. Jangan biarkan Rizieq menjadi "gelandangan" di negeri orang alias stateless bila paspor yang ia pegang sudah habis tahun 2021 mendatang.

Sudah saatnya energi seluruh anak bangsa ini difokuskan untuk membangun negeri, bukan mengurus Rizieq yang kadang penuh sensasi dan kontroversi.

Karyudi Sutajah Putra: Pegiat Media, Tinggal di Jakarta.