OLEH : Patricia Leila Roose

Secara normatif penguasa negara bersama aparatnya adalah pihak yang paling bertanggung jawab di dalam menghadapi masalah yang terjadi di masyarakat, negara dan bangsanya.

Baik dia disebut sebagai Raja atau istilah lainnya dalam pandangan klasik selalu disimpulkan sebagai yang maha kuat, sakti, penyayang dan bijak.

Selama berabad- abad mitos semacam ini sangat kuat diyakini baik para penguasa maupun sebagian besar rakyatnya.

Dari simbol-simbol negara, pakaian para pemimpin dan kekuasaan besar yang dimilikinya, memperkuat satu realitas politik dalam hubungan rakyat dan penguasa negara.

Pada masa itu umumnya para Raja juga ikut memimpin langsung operasi-operasi militer, diantara mereka juga menulis karya sastra, memimpin tim dalam pengumpulan bahan- bahan dan menyusunnya. Seperti pengalaman kaisar di China.

Dalam relasi timpang antara rakyat dan penguasa maka semua soal diambil alih oleh penguasa negara sementara rakyat seminim mungkin untuk bisa mengetahui apa-apa yang akan terjadi di negaranya.

Memasuki era pencerahan bergeserlah pola hubungan rakyat dan negara, atau yang sering disebut gelombang demokrasi. Kalau pada jaman sebelumnya, pemimpin memiliki 2 sumber legitimasi baik dari Tuhan maupun dari rakyatnya.

Sekarang berubah basis legitimasinya bahwa pemimpin dipilih oleh rakyat. Hal ini mengindikasikan ada keseimbangan antara kuasa rakyat dan kuasa negara.

Konsekuensi dari tatanan baru tersebut, pengetahuan rakyat dan negara memungkinkan menjadi seimbang. Apalagi setelah Hak Asasi Manusia menjadi dialog sehari-hari warga negara di belahan bumi manapun.

Lantas apakah tradisi-tradisi lama itu sudah sirna di era sekarang? Sampai sekarang masih bisa kita lihat atribut para pemimpin dan atribut negara sebagai salah satu sisi pensakralan.

Meskipun jarang kita temui lagi para pemimpin di satu negara memimpin operasi militer, tetapi di dalam konstitusinya masih menyebutkan Presiden sebagai pemimpin tertinggi dari kalangan bersenjata.

Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara ( disebutkan dalam UUD Republik Indonesia tahun 1945).

Kita masih bisa melihat tradisi-tradisi klasik para pemimpin yang masih hidup sampai hari ini, terutama bagaimana mereka mensikapi situasi kritis di negaranya. Padahal di dalam sistem demokrasi, apalagi di era digital ini informasi sangat mudah didapat oleh warga yang melek teknologi.