Sedangkan Tiongkok memiliki alokasi anggaran militer sangat besar. Pada 2018, anggaran belanja militer Tiongkok mencapai 250 miliar dollar AS atau setara dengan Rp3.485 triliun (kurs Rp 13.940). Anggaran pertahanan Tiongkok hanya kalah oleh AS yang mencapai 648 miliar dollar AS.

Anggaran militer Tiongkok 21 kali lipat lebih besar dibanding Indonesia (setara US$ 9,14 miliar).

Ya, anggaran militer Tiongkok signifikan, yakni US$ 198 miliar untuk 2020, dengan asumsi pertumbuhan yang sama pada 2018-2019 sebesar 1,49% dari US$ 175 miliar menjadi US$ 177,61 miliar.

Bila dulu penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain didasarkan atas motif "gold" (emas), "glory" (kebanggaan), dan "gospel" (menyebarkan agama), konflik militer di masa depan bukan untuk memperebutkan wilayah, melainkan sumber daya alam (gold). Konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara pun sesungguhnya bukan soal wilayah atau illegal fishing semata, melainkan soal kandungan gas alam yang ada di dalamnya.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), seperti dilansir sebuah media, Indonesia memiliki cadangan gas bumi mencapai 144,06 triliun kaki kubik (TCF), terdiri dari cadangan terbukti (P1) sebesar 101,22 TSCF dan cadangan potensial (P2) 42,84 TSCF.

Cadangan gas terbesar di Indonesia berada di Natuna, tepatnya berada di Blok East Natuna 49,87 TCF. Selanjutnya disusul Blok Masela di Maluku 16,73 TCF, dan Blok Indonesia Deepwater Development (IDD) di Selat Makassar 2,66 TCF. Besarnya kandungan gas alam di Natuna ini membuatnya disebut sebagai cadangan gas terbesar di Asia Pasifik.

Pendek kata, Natuna di Asia akan menjadi wilayah konflik baru di dunia setelah Masjidil Aqsa di Timur Tengah yang diperebutkan antara Palestina dan Israel. Bedanya, bila Natuna diperebutkan karena sumber daya alamnya, Masjidil Aqsa diperebutkan karena faktor sejarah dalam kitab suci agama.

Karyudi Sutajah Putra: Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI), Jakarta.