Catatan Kritis Acara Halal bi Halal Nasional JATTI 2020

KH. Imam Jazuli, Lc., M.A*

TRIBUNNEWS.COM - Tanggal 6 Juni 2020, di saluran Youtube, Ust Fahmi Salim Official Channel menayangkan satu video. Judulnya Halal Bi Halal Nasional Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI). Per 9 Juni,  Channel Official dengan 6,47 ribu subscribers itu baru ditonton 971 kali atau sebesar 0.15% dari total subscribers dan mendapat like 56 kali. 

JATTI sebagai sebuah organisasi mengelola sebuah website resmi, www.jatti.org, yang memberikan informasi visi-misinya. Organisasi ini secara usia cukup muda, tepatnya pertengahan tahun 2019. Sebagai lembaga yang independen, ia tidak berafiliasi dengan organisasi politik. Tujuan utamanya jelas adalah kepentingan anggota dan memajukan umat serta bangsa Indonesia.

Beberapa kiai dan ustad punggawa besar JATTI yang layak disebut antara lain Muhyiddin Junaidi, Habib Salim Segaf Al Jufri, Luthfi Fathullah, Mardani Zuhri, Yahya Zainul Ma’arif, Abdul Somad, dan Fahmi Salim Zubari. Nama terakhir ini adalah pemilik akun Ust. Fahmi Salim Official Channel. Nama-nama ini pada tahun 2019 adalah di antara aktivis politik yang gencar mendukung salah satu calon (Prabowo Subianto).

Tanggal 13 April 2019, viral di media massa Muhyiddin Junaidi menyesali sikap Bima Arya Sugiarto, yang melakukan deklarasi terbuka mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin (Pojokbekasi, 13/April/2020). Habib Salim Segaf, politisi PKS, setelah gagal maju sendiri, ia pun menitip harapan pada Prabowo (Tempo, 10/ 8/2018). Pada intinya, Jaringan Timur Tengah Indonesia (JATTI) ini mengatakan siap mendukung Pasangan Prabowo-Sandi dengan melakukan pertemuan politik di rumah Lutfi Fathullah (Hidayatullah.com, 22/1/2019).

Publik sudah cerdas membedakan mana netralitas formalitas yang tercantum di sebuah organisasi dan mana sikap politis yang dipertontonkan, baik diam-diam maupun terang-terangan. Bagi penulis, “mencederai” nama besar “Alumni” Timur Tengah. Bukan karena figur-figur besar di kepengurusan JATTI yang terlibat politik, tetapi mencantumkan sebutan “alumni” pada organisasi politik berimbas panjang. Salah satunya, publik mempertanyakan status JATTI dalam relasinya, misal, dengan Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Indonesia (OIAAI).

Cara JATTI mendefinisikan dirinya di depan publik melahirkan “makna baru”, yang secara langsung ataupun tidak langsung juga mendefinisikan OIAAI. Setidaknya muncul pertanyaan: mengapa JATTI mendukung pasangan Prabowo-Sandi? Mengapa TGB Zainul Majdi tidak masuk kepengurusan JATTI dan mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin? Apakah JATTI itu independen dari OIAAI, atau pecahan politik?

Serpihan-serpihan jawaban atas beberapa pertanyaan tersebut dapat publik temukan dalam postingan video berjudul “Halal bi Halal Nasional JATTI” di akun Fahmi Salim, sang sekretaris JATTI itu sendiri. Di sana ada pernyataan keras dari Muhyiddin Junaidi bahwa anggota JATTI siap bergabung di barisan “Nahi Munkar” sekalipun berisiko, sembari “menyudutkan” ulama lain dengan mengatakan barisan “Amar ma’ruf” berisiko kecil. Wacana klasik tentang nalar radikalisme kembali diungkit di masa-masa pandemi Covid-19 seperti sekarang.

Penegasan identitas JATTI oleh Muhyiddin Junaidi yang demikian tentu berseberangan dengan OIAAI yang didirikan dan diarahkan Al-Azhar, serta berkomitmen tinggi untuk mengusung Islam Washathiyah (Islam Moderat) di Indonesia. Mengatakan dakwah “amar ma’ruf” memiliki risiko tinggi adalah tuduhan paling menyakitkan bagi alumni Timur Tengah di luar organisasi JATTI. Apalagi jajaran kepengurusan JATTI mencantumkan nama politisi dari partai politik tertentu, ini hanya menambah kesan bahwa JATTI hanya “underbow parpol”.

Keberatan penulis sederhana: mendukung siapa pun berpolitik dan menolak pencatutan nama alumni Timur Tengah ke dalam politik pragmatis. Sebab, politik kebangsaan jauh berbeda secara konseptual dan praktik dari politik kekuasaan. JATTI lebih cenderung pragmatis dan mengejar kekuasaan ketika tahun 2019 secara terbuka mendukung Prabowo-Sandi. Hal ini tidak akan pernah ditemukan dalam OIAAI.

Namun demikian, penulis tidak lantas pro-OIAAI sepenuhnya karena aspirasi sebagian anggota yang berpikir bahwa lembaga ini masih dapat tumbuh lebih besar dan berperan lebih luas, semisal menjadi sebagai advokator, mediator, dan lokomotif gerakan alumni Mesir, juga rasional dan kebutuhan realistis. Tetapi, karena OIAAI adalah cabang dan representasi kebutuhan al-Azhar, maka kebutuhan sebagian alumni Al-Azhar tidak terpenuhi oleh OIAAI. Masuk akal apabila kemudian hari lahirlah JATTI.

Artinya, kehadiran OIAAI maupun JATTI sama-sama tidak memenuhi ekspektasi para alumni Timur Tengah. Satu terkesan kaku, dan satu lagi terkesan pragmatis. Jika figur-figur penting di satu lembaga mendukung Jokowi-Ma’ruf, figur-figur penting di lembaga satunya lagi mendukung Prabowo-Sandi. Di sini maksud penulis terkait hancurnya citra alumni Timur Tengah secara umum.

Harus ada jalan keluar lain, rekonsiliasi. Yakni, satu sikap bersama di antara seluruh alumni Timur Tengah yang harus dan betul-betul fokus pada kepentingan luas komprehensif seluruh alumni, serta lebih mengedepankan sinergi dari pada fragmentasi. Eksistensi OIAAI yang dikesankan lebih “TGB Zainul Majdi-Oriented” dapat saja diartikan sebagai alasan fundamental lahirnya  JATTI, terutama ketidak puasan politis sebagian alumni.

Katakanlah nanti ada resolusi ini menjadi alternatif yang lebih netral, mengakomodir semua lapisan generasi, dan menampung segala aspirasi konseptual maupun praktis, kebudayaan maupun sosial-politis. Netralitas dan independensi bukan sebatas di slogan dan pencantuman visi misi melainkan terbukti dalam tindakan. Supaya organisasi alumni tidak terkesan bermuka dua. Wallahu a’lam bis shawab.

*Penulis adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.