Mereka tidak sepenuhnya peduli Papua, mereka hanya ingin merusak Negara dan mencoreng citra pemerintahan Presiden Jokowi.

Dalam situasi macam ini, koordinasi TNI dengan POLRI dan Badan Intelijen Negara menjadi kekuatan sentral yang menjamin pengendalian situasi bisa berlangsung efektif dan tetap dalam koridor demokrasi.

Selain itu, ada juga gejolak karena kebangkitan lascar-laskar yang menjual-jual ayat kitab suci untuk memperjuangkan “negara agama”.

Mereka menjadi broker politik untuk kepentingan elite dan partai tertentu. Risikonya adalah Negara menjadi tidak aman dan ruang sosial masyarakat terganggu.

Dalam keadaan macam ini, perlu ada Panglima TNI yang tepat dalam beberapa kriteria.

Pertama, sosok yang sejalan dengan cita-cita politik Presiden Jokowi. Saya tidak bilang lagi soal loyal pada Pancasila dan UUD 1945 karena TNI sudah ahlinya urusan itu.

Mereka yang paling loyal kalau urusan ideology negara dan konstitusi.

Periode pemerintahan Pak Jokowi adalah momentum untuk pembaharuan di segala dimensi.

Maka, perlu dukungan institusi militer untuk menjamin keamanan dalam segala aspek.

Kedua, panglima TNI baru mesti sosok yang dapat diterima di internal institusi militer dan dapat membangun solidaritas antarangkatan di dalam tubuh TNI.

Ketiga, Panglima TNI yang baru harus memiliki pemahaman yang komprehensif dan kemampuan bertindak cepat dalam memerangi bentuk-bentuk ancaman yang mengganggu keutuhan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Perang jaman sekarang sekarang sudah berpindah dari medan tempur fisik ke ruang yang tak kelihatan.

Polanya asimetris dan selalu acak. Musuh kita tak kelihatan tetapi terasa dan mereka ada.

Maka, TNI sebagai garda terdepan pengamanan negara harus dipimpin oleh panglima yang memiliki pemahaman tentang semua itu.