Dalam dua peristiwa tragis itu, kader banteng terbukti tidak mengamuk, meskipun "ketaton".

PDIP sudah teruji taat hukum dan konstitusi.

Megawati kemudian menggantikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI pada 23 Juli 2001. Namun pada Pilpres 2004, Megawati dikalahkan oleh bekas menterinya sendiri, Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada Pilpres 2009, Megawati kembali dikalahkan oleh SBY. Akhirnya selama 10 tahun itu, sejak 2004 hingga 2014, PDIP "puasa kekuasaan".

Megawati dan partainya memilih berada di luar kekuasaan sebagai oposisi.

Nah, mungkin karena itulah saat berhasil merebut panggung kekuasaan, dengan menangnya PDIP dan Joko Widodo dalam Pemilu/Pilpres 2014, PDIP seakan "kemaruk", ingin mengendalikan segala urusan.

Semua mau diatur, termasuk Pancasila melalui RUU HIP itu.

Pancasila yang merupakan konsensus nasional yang sudah final coba diutak-atik lagi. Kali ini justru oleh PDIP yang menurut Megawati dalam perintah hariannya, adalah partai yang dibangun melalui sejarah panjang serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan Bung Karno pada 4 Juli 1927.

Presiden Jokowi dianggap sebagai petugas partai. PDIP dan Jokowi pun ada kecenderungan kurang bersahabat dengan umat Islam, mayoritas (82%) penduduk Indonesia.

Klimaksnya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengusung ideologi khilafah dibubarkan. HTI melawan. PA 212 berang.

Front Pembela Islam (FPI) meradang.

Isu PKI kemudian diembuskan, termasuk dalam aksi menolak RUU HIP di depan Gedung DPR/MPR RI yang diwarnai dengan pembakaran bendera Palu Arit dan PDIP itu.

Ironisnya, alih-alih minta maaf ke PDIP, Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif justru menyebut seharusnya PDIP yang meminta maaf karena telah membuat masyarakat marah.

Slamet menuding PDIP menjadi inisiator RUU HIP dan menyebabkan kemarahan rakyat, sehingga demonstran membakar bendera PDIP dan bendera Palu Arit.