Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Bancakan Dana CSR!
Hal sama meminta pencopotan Sekretaris Perusahaan yang kinerjanya dinilai payah karena belum memberikan CSR.
Editor: Hasanudin Aco
Oleh: Syamsuddin Radjab*
TRIBUNNEWS.COM - Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI bersama Holding Pertambangan BUMN (MIND ID) pada Selasa (30/6/2020) lalu meninggalkan noktah hitam perlakuan oknum anggota DPR dengan mitranya.
Seolah menjadi pesakitan layaknya persidangan di pengadilan posisi mitra kerja lebih rendah dihadapan anggota DPR dengan penuh kemurkaan menghajar dengan kata-kata dan bahkan mengusir tamu undangannya.
Yang disoal sangat penting, terkait langkah penerbitan Global Bond (surat utang negara) untuk membayar utang ke Freeport sebesar 1 miliar dollar ditengah masa pandemi covid-19 yang akan jatuh tempo tahun depan.
Sayangnya, penjelasan penting itu tidak berlanjut setelah teaterikal marah-marah seorang anggota DPR.
Baca: Anggota DPR yang Usir Dirut Inalum Pakai Jam Tangan Sama seperti Rapper 50 Cent, Talinya Kulit Buaya
Usai sidang di skor untuk shalat Ashar justeru yang membahas realisasi CSR (corporate social responsibility) dan berharap agar anggota DPR dilibatkan dalam pelaksanaan CSR di dapil masing-masing anggota komisi VII DPR RI.
Ini yang saya sebutkan sebagai bancakan atau selamatan setelah marah-marah dilanjutkan dengan acara syukuran bagi-bagi alokasi program CSR.
Jika diamati secara urut jalannya RDP akan memberikan kesimpulan yang menggelikan bahwa untuk mendapatkan CSR harus didahului dengan sikap marah-marah, murka, penuh dengan serangan ke mitra agar berujung pada kemudahan mendapatkan jatah CSR untuk anggota Komisi VII DPR RI.
Kesimpulan diatas mungkin keliru namun jalannya sidang RDP menjadi kehilangan substansinya yakni penjelasan soal utang MIND ID akibat akuisisi saham Freeport sebesar 51 persen tahun lalu.
Sebagaian berpandangan bahwa langkah Inalum sama dengan membeli milik sendiri karena kontrak Freeport akan berakhir pada tahun depan.
Terlepas dari kontroversi akuisisi Freeport, yang menjadi perhatian publik saat ini bocornya rekaman adanya permintaan CSR dari anggota DPR dalam RDP pada sesi rapat terakhir.
Klariifkasi yang dilakukan beberapa anggota Komisi VII DPR yang tampil di media setelah kian membenarkan adanya permintaan dan menganggap suatu kewajaran.
Mendengar jawaban anggota DPR itu kian menggelikan karena kurang memahami gagasan, konsep, dan pelaksanaan program CSR.
Permintaan anggota DPR terkait CSR telah memosisikan CSR seperti pemberian bantuan apalagi sekedar minta diikutsertakan dalam pelaksanaan CSR agar citranya terangkat sebagai pejuang aspirasi rakyat yang diwakilinya.
