Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19
Tim kampanye dituntut lebih kreatif dan inovatif membuat konten dan metode efektif berkampanye ditengah pandemi terutama di platform media sosial.
Editor: Setya Krisna Sumarga
OLEH : SYAMSUDDIN RADJAB, Direktur Eksekutif Jenggala Center, Dosen Politik Hukum Pascasarjana Universitas Pancasila Jakarta dan UIN Alauddin Makassar
PANDEMI Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tengah melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Data WHO menunjukkan sudah 32.110.656 juta orang terinfeksi kasus Covid-19 dan sebanyak 980.031 ribu orang meninggal dunia.
Di Indonesia sendiri terkonfirmasi sebanyak 275.213 orang, meninggal dunia sebanyak 10.386 orang namun yang sembuh juga besar yakni 203.014 orang (Covid19.go.id:27/9/2020).
Masyarakat kita saat ini sedang dilanda fobia sosial dengan wabah Covid-19 sehingga memunculkan respon emosional berupa rasa takut dan ancaman bahaya akan terinfeksi Covid-19 dan bahkan berakibat kematian.
Tetapi, karena tak berwujud secara nyata beberapa kelompok masyarakat menganggap biasa saja: main ke mal, nongkrong di warung kopi dan masih sempat berwisata.
Di beberapa negara bahkan warganya melakukan aksi demonstrasi memprotes pembatasan pergerakan fisik yang dinilai sebagai bentuk pengekangan.
Baca: Pengamat Pemilu dan Komunitas Milenial Apresiasi Kampanye Virtual Paslon Pilkada di Tengah Pandemi
Baca: Soal Pilkada 2020, Gus Mus: Tampaknya Pemerintah Yakin dengan Kemampuannya Menanggulangi Pandemi
Baca: Komisioner KPU Sebut Perppu Pilkada Lebih Berikan Kepastian Hukum
Selain itu, masyarakat kian khawatir karena penanganan pencegahan Covid-19 dinilai belum maksimal dan kian bertambahnya jumlah orang terinfeksi baik dengan gejala atau tanpa gejala.
Tim penanganan Covid-19 yang dibentuk pemerintah masih bongkar pasang, tenaga kesehatan dan dokter masih kurang, ketidakdisiplinan warga menerapkan 3M (Menggunakan Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak).
Komentar oknum pejabat yang kontraproduktif ditambah dengan liputan berita yang mewartakan kegaduhan akibat Covid-19 seperti pencurian mayat dari rumah sakit dan lain-lain.
Dengan situasi demikian, agenda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 270 daerah ikut terkena imbas dari keadaan dan fobia sosial yang terbentuk di atas.
Belakangan muncul pelbagai reaksi publik baik dari organisasi masyarakat, pemerhati pemilu maupun tokoh meminta agar pilkada ditunda dengan alasan keselamatan warga dan aspek kemanusiaan setelah melewati 10 tahapan dari 17 tahapan yang ada.
Sepenuhnya saya memahami reaksi penundaan pilkada tersebut sebagai wujud keprihatinan dengan jumlah korban yang terus bertambah setiap harinya dan penanganan Covid-19 yang masih kewalahan.
Namun demikian, pandangan lainnya perlu dipertimbangkan bahwa penambahan jumlah terinfeksi karena kemampuan tim penanganan Covid-19 juga makin besar dan tersebar dalam melakukan uji rapid test atau PCR di banyak tempat.
Jika dibandingkan data yang ada di atas, angka kematian jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang sembuh, walau data-data ini tidak dapat dijadikan alasan mengendorkan perlawanan terhadap Covid-19 sehingga angka terinfeksi bisa ditekan dan yang sembuh makin banyak pula.
