Politik Berdarah:
Memaksakan pilkada tetap berlangsung di tengah pandemi bisa diibaratkan dengan politik berdarah.
Editor:
Husein Sanusi
Jika penguasa sudah tidak berkenan menunda Pilkada, maka argumentasi apapun akan dibuat-buat. Inilah mengapa penguasa sekarang memang terkesan kurang bermartabat, kurang punya marwah di mata rakyat. Kehendaknya untuk melayani publik memang kurang nyata, dengan bukti ngotot menyelenggarakan Pilkada di masa pandemi covid-19.
Akhir kata penulis ingin sampaikan, empat alasan Pilkada tetap harus diselenggarakan seperti dipaparkan oleh KPU itu sungguh tidak bijak dan tidak masuk akal. Disisi lain, rakyat, melalui PBNU, PP Muhammdiayah, Komnas HAM dan beberepa elemem bangsa (civil society) telah meminta dengan tegas agar Pilkada di tunda, namun pemerintah tidak mendengar itu dan memaksakan kehendak, dari sini Pemerintah berarti inkonsisten dalam memposisikan politik dan hukum sebagai argumentasinya. Wallahu a'lam.
*Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon.
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.