Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribunners
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Dalami Aktivitas MRS, Gunakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Instrumen UU No 5 Tahun 2018, Tentang Tindak Pidana Terorisme, digunakan karena terorisme mengandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dalami Aktivitas MRS, Gunakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Tangkapan Layar Youtube Kompas TV
Kepolisian cekal enam tersangka ke luar negeri, salah satunya Habib Rizieq, terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.Hal ini disampaikan oleh Kadiv Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono pada konferensi pers, Kamis (10/12/2020). 

OLEH : PETRUS SELESTINUS, Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila

Eks Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus saat diskusi bertajuk 'Prospek Pemberantasan Korupsi Pasca  Revisi UU KPK' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019)
Eks Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus saat diskusi bertajuk 'Prospek Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019) (Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda)

PERISTIWA baku tembak Laskar Pembela Islam (LPI) yang mengawal Mohammad Rizieq Shihab (MRS) dengan aparat Polda Metro Jaya tak boleh dilihat peristiwa insidentil.

Peristiwa di Kilometer 50, Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Karawang)  pada 7 Desember 2020, harus dilihat secara komprehensif terkait rentetan peristiwa lain sebelumnya.

Sudah menjadi fakta yang notoire feiten, MRS dan kelompoknya dalam berbagai aktivitas ceramah, diskusi dan lain-lain sering menggunakan narasi, diksi atau gambar yang menebar kebencian, teror, ancaman kekerasan, pesan kebencian, penistaan agama dan lain-lain.

Rekaman-rekaman videonya beredar luas, menimbulkan rasa takut yang meluas, sehingga memenuhi unsur-unsur dalam Tindak Pidana Terorisme.

Baca juga: Komisi III DPR soal Penembakan 6 Laskar FPI: Empatnya Mana? Kenapa Tidak Berani Bersaksi?

Baca juga: Rapat dengan Keluarga Simpatisan Rizieq, Komisi III Minta Koreksi Kata Laskar FPI: Jadi Kayak Perang

Baca juga: Polri Klaim Punya Bukti Laskar FPI Menggunakan Senjata Api dan Senjata Tajam

Apa yang dilakukan MRS dan kelompoknya harus dilihat secara komprehensif dengan rentetan beberapa peristiwa yang terjadi sejak 2017 hingga insiden berdarah di Karawang Timur itu.

Peristiwa itu harus diletakkan sebagai perbuatan berlanjut yang bermotif ideologi atau politik yaitu ingin menjadikan Indonesia Negara  Syariah.

Kualifikasi Delik Terorisme

Penjelasan resmi Polri dan paparan bukti-bukti peristiwa 7 Desember 2020, harus dirangkai sebagai peristiwa pidana terorisme yang berlanjut.

Pertanggungjawaban dan mekanisme pertanggungjawabannya-pun tunduk pada instrumen UU No. 5 Tahun 2018, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Setya Krisna Sumarga
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas