Tribunners
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Jilbab dalam Narasi Otoriter Rezim Nadiem Makarim

Nadiem Makarim tak ragu-ragu telah menunjukkan karakteristik dasarnya berkali-kali yang otoriter.

Jilbab dalam Narasi Otoriter Rezim Nadiem Makarim
Istimewa
KH. Imam Jazuli, Lc. MA, Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon. 

Jilbab dalam Narasi Otoriter Rezim Nadiem Makarim.

Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc., M.A*

TRIBUNNEWS.COM - Belakangan ini kita dikejutkan oleh pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait dengan peraturan wajib jilbab di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat. “Saya meminta pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan,” ungkap dia beberapa waktu lalu.

Pernyataannya itu terkait penggunaan wajib jilbab untuk siswi SMKN 2 Padang, yang sudah berjalan sejak 2005 dinilai oleh Nadiem tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Kbinekaan bangsa Indonesia. Akan tetapi benarkah demikian?

Menurut hemat penulis, Mendikbud bukan saja tidak paham konteks yang kasuistik ini, melainkan visi universal Kemendikbud sejak awal memang sudah tidak jelas alias abu-abu. Sementara disatu sisi, Rusmadi, Kepala Sekolah (Kepsek) SMKN 2 Padang, mengatakan bahwa peraturan di lembaganya sudah merujuk pada instruksi Walikota Padang No. 451.442/BINSOS-iii/2005.

Rusmadi menambahkan, pihaknya membuka pintu bagi orangtua siswi non-muslim untuk berkomunikasi dan non-muslim tidak diwajibkan menggunakan jilbab. Hal itu sudah disampaikan sejak awal (Kompas, 29/1/2021). Malangnya, Rusmadi tidak sedang berhadapan dengan Mendikbud yang paham substansi persoalan di lapangan.

Dengan begitu apa sesungguhnya yang menjadi keberatan brutal Nadiem? Apalagi peraturan ini secara universal mendapat dukungan moril dari Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2), Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Karena bukankah menuntut ilmu (sekolah) dengan keadaan berjilbab adalah bagian dari implementasi kepercayaan dan ibadat? Toh, yang tak sesuai dengan kepercayaannya (non muslim) masih diberi kelonggaran.

Namun bukan itu masalahnya. Tetapi hal lain adalah, Nadiem Makarim tak ragu-ragu telah menunjukkan karakteristik dasarnya berkali-kali yang otoriter. Menurutnya, Kemendikbud akan memberikan sanksi yang tegas, bahkan berupa pembebasan jabatan (pemepecatan). Narasi ini menurutnya demi menegakkan undang-undang, Pancasila, dan kebinekaan.

Tanpa menyebut undang-undang yang dimaksudkan itu, Nadiem Makarim telah melanggar undang-undang itu sendiri. Perda Syariah adalah bagian dari karakteristik kebangsaan kita dalam menjalankan negara. Dihasilkan oleh pemerintah daerah dan DPRD mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Opini pemerhati kebudayaan dari Vox Populi Indonesia, Indra Charismiadji, memang benar ketika melihat Nadiem Makarim menyampaikan gagasannya dengan gaya yang tidak searah dan tidak bijak. Menurutnya, Mendikbud melontarkan pendapat tanpa melihat detail persoalan, apakah masalahnya memang peraturan sekolah, atau peraturan pemerintah daerah.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Husein Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas