Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Jilbab dalam Narasi Otoriter Rezim Nadiem Makarim
Nadiem Makarim tak ragu-ragu telah menunjukkan karakteristik dasarnya berkali-kali yang otoriter.
Editor: Husein Sanusi
Gaya komunikasi dan narasi kontens pendapatnya memang tidak diarahkan untuk menciptakan keharmonisan. Membuat semua pihak salah mengartikan tentang substansi UUD 1945, Pancasila, Kebhinekaan, bahkan Otonomi Daerah dan Perda Syariah. Semua variabel ini tidak bertentangan satu sama lain, karena berada dalam bingkai produk politik warga negara yang merdeka. Pada saat aktivis HAM melihat isntruksi Wali Kota itu bertentangan dengan UUD, boleh jadi elite politik Padang melihatnya sudah sesuai.
Penulis melihat, hal yang paling substansial bukan masalah kasus spesifik di SMKN 2 Padang. Hal itu bisa diselesaikan oleh pihak-pihak internal mereka, dalam konteks dinamika politik mereka, serta spirit kultural mereka sendiri. Namun, sumber masalah yang paling utama adalah visi maupun tata kelola Kemendikbud yang bermasalah di tangan Nadiem Makarim.
Politisi senior, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, telah meminta Mendikbud Nadiem Makarim diganti. Saat itu konteksnya adalah krisis pendidikan sepanjang periode pandemi yang tidak tertangani dengan baik. Sementara kali ini, banyak pemerhati pendidikan melihat masalah lain yang ditimbulkan Nadiem Makarim dalam konteks jilbab SMKN 2 Padang.
Sambung menyambung silih berganti masalah demi masalah dimunculkan oleh Nadiem Makarim. Masalah bukan saja menyangkut krisis pendidikan di masa pandemi, jilbab di SMKN 2 Padang, tetapi lebih pada substansi dunia pendidikan yang tidak dimengerti betul oleh pemegang otoritas Kemendikbud. Tidak adanya visi yang holistik ini membuka pintu baru kemunculan masalah-masalah lain di masa depan.
Hal penting dilakukan Nadiem Makarim di masa depan adalah menjauhi narasi yang otoriter, memilih diksi yang bijaksana, dan mengeluarkan pendapat dengan cara yang lebih argumentatif, tidak untuk menyudutkan pihak tertentu, dan menghargai keragaman substantif itu sendiri. Menilai peristiwa di SMKN 2 Padang sebagai pelanggaran terhadap UUD, Pancasila, dan Kebhinekaan, adalah opini yang menyesatkan dan tidak bijaksana.
*Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon.
