Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribunners
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Nadiem Rajin Ngurusi Seragam Sekolah, Tetapi Nol Visi Pendidikan

Hemat penulis, sejak Nadiem Makarim terjun terlalu jauh mengurusi urusan seragam ini, mulai dari soal SMKN 2 Padang hingga SKB 3 Menteri.

Nadiem Rajin Ngurusi Seragam Sekolah, Tetapi Nol Visi Pendidikan
Istimewa
KH. Imam Jazuli, Lc. MA, Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon 

*Nadiem Rajin Ngurusi Seragam Sekolah, Tetapi Nol Visi Pendidikan (?)*

Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc., m.A*

TRIBUNNEWS.COM - Buntut persoalan jilbab di SMKN 2 Padang berlanjut, setelah sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya memberikan komentar via video singkat. Nadiem Makarim, Mendikbud, serasa tidak puas dengan komentar sederhana tanpa menindaklanjuti dengan peraturan.

Sekarang persoalan itu pun berlanjut menjadi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

SKB 3 Menteri menjadi amunisi bagi Nadiem Makarim. Ia mengatakan, pelanggaran terhadap keputusan bersama ini akan berhadapan dengan sanksi, yang akan diberikan secara berjenjang, mulai dari kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) hingga praktisi pendidikan (lembaga sekolah, kepala sekolah, tenaga pendidik).

Ancaman Kemendikbud menjurus pada soal bantuan, terkait penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana bantuan lain (Kompas, 4 Februari 2021). Artinya, sumber penghasilan sekolah dari pemerintah terancam punah. Karenanya, sekolah negeri wajib taat aturan dengan cara tidak mewajibkan atau melarang seragam beratribut agama. Itu syarat mutlak dari Kemendikbud agar dana BOS dan dana bantuan lain bisa lancar mengalir.

Publik meraung. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas mengkritik Surat SKB 3 Menteri tersebut. Menurutnya, berdasarkan Pasal 29 ayat 1 UUD '45 Indonesia harus menjadi negara religius, bukan sekuler. Karenanya, Pemerintah maupun sekolah harus mewajibkan siswa/i mereka untuk mengenakan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing.

Keresahan hati representasi MUI, Anwar Abbas, tentang sekularisasi cukup beralasan. Buktinya, Denny Siregar (Pegiat Media Sosial) mengatakan bahwa dengan adanya SKB 3 Menteri maka Perda-perda Syariat yang berlaku di sekolah-sekolah negeri berguguran. Ia sampaikan di akun Twitternya @Dennysiregar7, Rabu, 3 Februari 2021.

Hemat penulis, sejak Nadiem Makarim terjun terlalu jauh mengurusi urusan seragam ini, mulai dari soal SMKN 2 Padang hingga SKB 3 Menteri, persoalan bukan tambah adem-anyem melainkan tambah memanas dan publik terpolarisasi. Sebagian kubu melihat SKB 3 Menteri sebagai upaya sekularisasi, dan sebagian kubu bersyukur karena Perda Syariah dapat dibabat habis sampai ke akar-akarnya.

Perlawanan terhadap Perda Syariah bukan wilayah kerja otoritas pusat melainkan dinamika internal daerah. Penolakan terhadap Perda Syariah hanya absah dilakukan oleh mekanisme politik daerah. Sebaliknya, Otoritas Pusat yang terlalu jauh mengatur dan ikut campur urusan daerah bertentangan dengan semangat otonomi daerah itu sendiri.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Husein Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas