Menimbang Roadmap Politik Cak Imin dan Urgensi MLB

Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc., M.A*

TRIBUNNEWS.COM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedang kisruh. AD/ART Partai dilanggar. Spirit demokrasi diobrak-abrik. Ketua DPW tidak lagi dipilih oleh Ketua DPC melainkan langsung ditunjuk oleh DPP. Demikian pula DPC tidak lagi dipilih PAC tapi langsung dipilih DPW/DPP juga, Suara dari bawah tidak punya otoritas akhir, sebaliknya keputusan dari atas yang sangat menentukan. Demikian pandangan kelompok yang ingin menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa (MLB). Karenanya, Ketua DPW PKB Kalimantan Barat, Syarif Sabli, mengatakan bahwa Cak Imin telah melanggar AD/ART,

Dalam pandangan politis sebagian kader, perilaku Cak Imin adalah indikator kesewenang-wenangan dalam melakukan restrukturisasi. Syarif Sabli menambahkan, pandangan politis kubunya didukung oleh pandangan kultural kiyai-kiyai NU.

Ditambah lagi telah menyebar luas isu-isu di masyarakat bahwa Cak Imin mengincar jabatan Ketua Umum PBNU. Ambisi ini menjadi alasan penguat di balik dukungan kiai-kiai NU pada rencana MLB PKB.

Jika dilihat dari komponen pengusung MLB, kisruh PKB ini adalah cerminan dari daerah-daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Bagian Timur lainnya, dan Jawa Barat yang ingin bersuara lebih. Banyak pengurus daerah yang kecewa pada pengurus pusat.

Konflik pusat dan daerah sejatinya adalah realitas politik hari ini yang problematis, yang kerap kali ambisi pusat selalu mau menang sendiri atas harapan daerah. Kisruh PKB menjadi salah satu cara untuk mengungkapkan kekesalan politisi daerah atas politisi pusat.

Jika MLB ini berhasil dan suara-suara daerah menjadi pemenangnya, maka arah politik masa depan akan bermuara dari daerah (pinggiran). Pembangunan nasional pun yang berorientasi pada suara pinggiran akan menemukan momentumnya.

Namun, hal itu tidaklah mudah. Kepemimpinan baru dan profesionalitas manajemen politik di lingkungan PKB harus lebih dulu menjadi contoh. Butuh visi yang lebih besar dari yang pernah ada. Semisal, kesiapan mental politisi pusat untuk membangun negara dari pinggiran.

Cak Imin tidak ubahnya dengan politisi kebanyakan. Pada saat dirinya khawatir akan digeser dari jabatan sebagai Ketua Umum, AD/ART biasanya di otak-atik. Suara dari bawah dibungkam. Suara DPC sebatas mengusulkan nama untuk memilih Ketua DPW, selebihnya DPP yang menentukan, Demikian Pula pada pemilihan DPC.

Dalam situasi yang serba otoriter ini, PKB membutuhkan figur-figur baru dalam kepemimpinan. Sebut saja ada pribadi ideal seperti Mahfud MD (Menkopolhukam), Yaqut Cholil Qoumas (Menag), atau Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jatim), Gus Yusuf Chudhori, Saipul Huda (Ketua DPW Jabar).

Mahfud MD, misalnya, adalah figur politisi senior kelahiran Madura, yang memiliki pemikiran dan kapasitas luar biasa. Kapasitasnya sebagai menteri di era Jokowi sangat memuaskan.

Survei yang digelar Surabaya Survey Center (SSC) 25 Maret 2021 di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, misalnya, memasukkan nama Mahfud MD ke dalam 10 besar, dengan angka 2,5%. Hasil survei yang dilakukan oleh IndEX Research pun menyebut Mahfud MD dengan angka 1,6%. Dengan kata, Mahfud adalah satu-satunya kader Nahdliyyin yang masuk 10 besar radar capres 2024.

Tidak ada salahnya, PKB memberinya kesempatan untuk menjadi Ketua Umum dengan dua tujuan sederhana: pertama, mengubah PKB menjadi partai yang lebih modern dan demokratis, dan kedua, menguji sejauh mana Mahfud mampu menerjemahkan spirit Gus Dur sebagai mantan presidennya dulu yang menjadi pendiri PKB.