Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Tak Apa Cerewet, Asal Korban Covid Tidak Berderet
Adanya satu komando, utamanya terkait larangan mudik, mulai dari instruksi presiden hingga ke petugas pelaksana yang paling bawah.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM.COM - Memasuki minggu ketiga Ramadhan, nyaris tiada hari berlalu tanpa “cerewet”.
Benar, kata “cerewet” menjadi kosakata kunci Kepala BNPB/Ketua Satgas Covid-19, Letjen TNI Dr (HC) Doni Monardo.
Boleh jadi, mantan Danjen Kopassus itu dijuluki orang paling cerewet pekan pekan ini.
Bersama anggota BNPB/Satgas Covid-19, serta para perwakilan kementerian/lembaga, hampir setiap minggu Doni melakukan rangkaian kunjungan kerja ke berbagai daerah.
Selain sosialisasi pentingnya mitigasi bencana, ia juga melakukan safari Ramadhan dengan tema “tunda mudik”.
“Dalam banyak kesempatan, beliau selalu mengatakan, ‘tidak mengapa badan lelah, mulut cerewet. Semua ini demi memutus mata rantai penularan Covid-19’. Jadi intinya kurang lebih, tidak mengapa cerewet asal jumlah korban corona tidak berderet,” ujar Egy Massadiah, Tenaga Ahli BNPB yang selalu menyertai kunjungan kerja Doni Monardo.
Baca juga: Ketua Satgas Doni Monardo Ingatkan Jabar Perketat Penjagaan, Antisipasi Lonjakan PMI
Setelah safari perjalanan panjang ke Batam, Medan, Banda Aceh hingga Simeulue dan Nias, dilanjut ke Riau, Pekanbaru.
Nemplok sejenak di Jakarta lanjut ke Jawa Tengah (Cilacap) dan Jawa Barat (Cirebon).
“Kami baru kembali kemarin, Kamis 29 April. Hari terakhir kami Rakor di pendopo Kabupaten Cirebon. Hadir juga Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui daring,” tambah Egy.
Setidaknya ada tiga bahasan pokok dalam Rakor marathon yang berlangsung sekitar empat jam itu.
Pertama, soal perkembangan Covid-19. Kedua, penanganan dan pengamanan kebijakan pemerintah terkait peniadaan mudik, atau larangan mudik.
Ketiga, mitigasi bencana, mengingat daerah Jawa Barat terbilang paling sering dilanda bencana alam, dibanding provinsi lain di Indonesia.
Salah satu catatan menarik dari Rakor itu, terkait larangan mudik adalah rumusan hasil rapat koordinasi tingkat Forkopimda Jawa Barat.
Gubernur Ridwan Kamil mengatakan, melihat perkembangan banyaknya pemudik yang “mencuri start” serta melewati "jalur tikus", membuat pihaknya melakukan langkah antisipasi.
