Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribunners
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Kontroversi Pembatasan Kuota Mahasiswa Indonesia ke Al-Azhar Mesir

perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan perlu diapresiasi. Tetapi, sebagai orang yang belajar sedikit organisasi.

Kontroversi Pembatasan Kuota Mahasiswa Indonesia ke Al-Azhar Mesir
Istimewa
Moh. Hadi Bakri Raharjo, Lc. 

Kontroversi Pembatasan Kuota Mahasiswa Indonesia ke Al-Azhar Mesir

(Tanggapan Serius untuk Sekjen IKANU Mesir, Gus Anis Masduki)

Oleh: Moh. Hadi Bakri Raharjo, Lc.*

TRIBUNNEWS.COM - Minggu 16 Mei 2021, website ikanumesir.id mengeluarkan rilis berupa statement bahwa pembatasan kuota mahasiswa Indonesia ke Al-Azhar Mesir oleh Kemenag dinilai sudah tepat. Pendapat ini disampaikan oleh Sekjen IKANU Mesir, Gus Anis Masduki. Sementara itu, pendapat Gus Anis bersebarangan dengan berita sebelumnya, yang disampaikan oleh PLPA (Pengelola Lembaga Pesantren Alumni Al-Azhar), yang diturunkan oleh tribunnews.com, Sabtu 15 Mei 2021.

Gus Anis mengatakan, pembatasan kuota tersebut sudah tepat dengan tujuan menaikkan standar kompetensi keilmuan, menguji komitmen wawasan kebangsaan, serta nilai-nilai Islam Moderat yang menjadi visi-misi Al-Azhar itu sendiri. Selain itu, selama ini banyak calon mahasiswa yang berangkat ke Mesir tidak belajar moderatisme Al-Azhar, dan pulang ke Tanah Air membawa doktrin yang kontradiktif dengan nilai-nilai kebangsaan.

Gus Anis pun menambahkan, banyak mahasiswa Al-Azhar asal Indonesia yang mengalami disorientasi selama di Mesir, tidak memiliki komitmen belajar dan lebih memilih menjadi tenaga kerja. Semua alasan empiris ini layak digunakan untuk mengapresiasi kebijakan pembatasan kuota oleh Kemenag RI (ikanumesir.id, 16 Mei 2021).

Sementara KH. Didik L. Hariri (Sekjen PLPA) mengatakan, “Kami meminta agar Kemenag tidak membatasi kuota santri/calon mahasiswa Indonesia yang berminat kuliah studi khazanah Islam di Al-Azhar. Karena secara prinsip bagi yang biaya mandiri, Al-Azhar sendiri tidak membatasi, tetapi hanya memberi standarisasi bahasa Arab. Maka dari sini, justru Kemenag harus mendorong sebanyak mungkin santri di Indonesia untuk belajar di Al-Azhar, serta turut memfasilitasi program peningkatan bahasa itu.” tuturnya. (tribunnews.com, 15 Mei 2021).

Karena itu, Sekjen PLPA dengan banyak pertimbangan, salah satunya adalah amanah dari Al-Azhar yang membuka secara luas bagi siapa saja yang hendak belajar, dengan catatan sudah sesuai standart martikulasi kelas bahasa, maka dengan tegas mengkritik siapa saja yang ingin menghalangi amanah Al-Azhar tersebut, termasuk keputusan Kemenag RI yang membatasi kuota bagi Camaba ke Al-Azhar.

Sekjen PLPA juga menolak difungsikannya Markaz Lughoh Syekh Zayed Cabang Indonesia, yang bernama PUSIBA (Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab), hanya diperuntukkan bagi yang lulus seleksi Kemenag, baik yang beasiswa maupun non beasiswa. PLPA berharap Kemenag masih memberi kesempatan bagi Camaba yang tidak lulus agar tetap bisa diterima belajar di PUSIBA demi penyesuaian matrikulasi.

Sebenarnya, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan perlu diapresiasi. Tetapi, sebagai orang yang belajar sedikit organisasi dan kebetulan ada di group WhatsApp kedua lembaga ini, penulis menemukan kejanggalan. Sebagai perbandingan, PLPA sebelum memutuskan sikap di media massa telah mengikuti langkah-langkah keorganisasian, misalnya dengan melakukan jajak pendapat, lalu disepakati bersama (sebelum KH. Didik L. Hariri selaku Sekjen PLPA melakukan Press Release).

Halaman
123
Ikuti kami di
Editor: Husein Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas