Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Trotoar, Jalur Khusus Sepeda dan Keadilan di Jalan
Satu yang diuntungkan mereka para pejalan kaki yang memang jadi tujuan pelebaran trotoar ini.
Editor: Dewi Agustina
Memang begitu. Jalan-jalan di Jakarta, sudah sedemikian padat dengan beragam kendaraan yang tiap tahun selalu keluar jenis dan model baru.
Walhasil, saat mereka yang tidak setuju dengan pelebaran jalan itu berteriak-teriak, program itu terus berlanjut.
Bahkan yang terjadi, pelebaran trotoar itu kemudian merambat ke beberapa ruas jalan lainnya.
Trotoar yang awalnya hanya sempit berubah menjadi lebih lebar.
Baca juga: Jalur Sepeda akan Dibongkar Polisi, Pengamat Nilai Pemprov DKI Kurang Komunikasi
Satu yang diuntungkan mereka para pejalan kaki yang memang jadi tujuan pelebaran trotoar ini.
Pejalan kaki dan kini juga para pesepeda adalah warga negara juga warga kota yang layak mendapatkan kenyamanan dan juga kesempatan menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah provinsi.
Tidaklah melulu mereka para pengguna kendaraan bermotor, roda dua atau pun empat roda.
Sejatinya, dua langkah yaitu memperlebar trotoar dan kini jalur khusus sepeda adalah upaya pemerintah provinsi untuk memberikan keadilan pada warganya.
Mereka warga kota juga berhak menikmati trotoar yang lebar agar mereka bisa berjalan kaki dengan aman, nyaman, dan juga menyenangkan.
Para pesepeda pun layak mendapatkan jalur yang membuat mereka merasa aman saat berada di jalan.
Mereka, pengguna kendaraan tanpa mesin, yang tak menyumbangkan emisi udara Ibu Kota, telah berlama-lama merasa menjadi anak tiri yang selalu tersingkir oleh aksi kendaraan bermotor yang arogan saat berada di jalan.
Mereka, warga kota juga, tentu ingin menikmati perjalanan yang tenang, nyaman, dan terhindar dari penyerobotan pengendara sepeda motor atau mobil.
Pemerintah provinsi tengah berusaha mewujudkan keadilan bagi semua warganya malah mendapat tentangan.
Padahal di saat bersamaan, bertindak adil merupakan hal mendasar yang diminta dari seorang pemimpin dalam kebijakannya. Lucu sekali, memang.