OLEH : AWESTI TUNGGO ARI, Alumnus FH dan Notariat UGM 

KEBEBASAN dari cengkeraman tangan kolonialis sudah kita nikmati selama 76 tahun, sejak negara kita memproklamirkan diri sebagai negara merdeka pada 17 Agustus 1945.

Sudah tujuh orang presiden memimpin negeri ini dengan gaya kepemimpinan yang berbeda. Pasang surut di berbagai lini kehidupan sudah pula kita alami.

Sebelum pandemi Covid -19, perayaan ulang tahun kemerdekaan biasanya kita adakan dengan gegap gempita hampir di seluruh sudut negeri.

Pekik kemerdekaan warisan Bung Karno, sang proklamator juga masih sering kita dengar.

Kemerdekaan negara sejatinya bukan saja memiliki arti terbebas dari penjajahan bangsa lain, tetapi memiliki beberapa pemahaman.

Kemerdekaan di bidang ekonomi, politik dan budaya. Kemerdekaan di bidang ekonomi berarti kita tidak tergantung pada negara lain, kita mampu berdiri di atas kaki sendiri, menentukan kebijakan secara bebas.

Demikian juga kemerdekaan di bidang politik dan budaya.

Negara yang merdeka semestinya membawa serta kosekuensi kemerdekaan bagi setiap warga negaranya secara individual, seperti merdeka untuk beribadat sesuai agama dan keyakinannya.

Merdeka berpendapat, merdeka untuk belajar dan mengembangkan diri, hidup dalam suasana tentram dan damai, dan menikmati kemerdekaan-kemerdekaan lainnya dengan batasan aturan negara dan nilai kesusilaan, sehingga kemerdekaan yang dimiliki seseorang tidak merugikan pihak lain.

Kemerdekaan secara fisik memang sudah kita dapatkan tetapi betulkah kita sudah benar benar bebas dari pengaruh kolonialisme masa lalu?

Pertanyaan masih cukup besar terpampang di depan mata, jika kita melihat kembali catatan sejarah bangsa kita.

Kerusuhan Mei 1998 dan peristiwa penyerangan asrama mahasiswa Papua di Surabaya tahun 2019 adalah dua dari beberapa contoh kenyataan yang pernah terjadi.

Rasisme diartikan sebagai rasialisme. Rasialisme adalah prasangka berdasarkan keturunan bangsa, perlakuan berat sebelah terhadap suku bangsa yang berbeda beda (Kamus Besar Bahasa Indonesia).