Jelang Muktamar NU, Inilah Kriteria Ideal Ketum PBNU

Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc. MA*

TRIBUNNEWS.COM - Andai bukan karena pandemi covid-19, Muktamar NU sudah dapat diselenggarakan di tahun 2021 ini. Terlepas kapan muktamar ideal diselenggarakan, agenda paling mendesak di ruang publik adalah mendiskusikan kriteria ideal calon ketua umum di masa depan. Diskusi terbuka akan menyehatkan proses politis pemilihan ketum di muktamar nanti.

Kriteria ideal bagi calon Ketum PBNU masa depan, setidaknya, mencakup lima aspek. Semua aspek ini diformulasikan berdasarkan perkembangan realitas sepak terjang NU sendiri, lebih-lebih beberapa dekade terakhir. Secara umum, NU adalah organisasi besar, sehingga butuh nakhoda yang juga bervisi besar.

Pertama sekali, kriteria ideal bagi calon Ketum PBNU harus mewakili kaum milenial. Bagaimana pun juga kita tidak dapat memungkiri, kaum muda milenial adalah dunia tersendiri. Seorang ketua umum harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan kalangan muda milenial ini.

Kaum Milenial menjadi sangat penting nilainya, karena mereka adalah generasi yang paling potensial mempertahankan ideologi NU di masa depan. Mau tidak mau, para sesepuh NU dipaksa oleh waktu untuk mewariskan tampuk pengaruh, karisma, bahkan pengalamannya kepada generasi milenial. Dengan begitu, proses kaderisasi berlangsung, dan komunikasi antar sesama generasi milenial pun terbuka.

Sebaliknya, jika Ketum PBNU tidak punya kedekatan yang kuat dengan dunia maupun generasi milenial, maka hal ini akan berbahaya bagi jam’iyah. Kita tidak dapat membayangkan NU menjadi tidak kontekstual bagi generasi mendatang. Di satu sisi kita percaya, organisasi ini dibentuk dan dijaga oleh para waliyullah. Di sisi lain, kita pun harus lebih rasional mengelola organisasi warisan para wali ini.

Salah satu upaya merasionalisasi tata kelola organisasi besar ini adalah mencari pemimpin yang kontekstual dengan zaman, yang mampu dengan baik mensosialisasi ideologi NU, ajaran Islam Rahmatan Lil Alamin, dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang memiliki media sosial seperti Instagram, Youtube, Facebook, dan lainnya dengan follower jutaan. Kriteria ini, salah satunya, ada pada sosok Cak Imin (Ketum PKB).

Kedua, tidak cukup memiliki pergaulan luas dengan kaum milenial, tetapi juga memiliki pengalaman politik yang bagus. Satu hal penting, walaupun NU menggarap politik kebangsaan, tetapi politik kekuasaan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Itu berdasar pengalaman 10 tahun terakhir. Sebaliknya, jika tidak, maka NU akan menjadi bulan-bulan bahkan objek dari setiap agenda politik kekuasaan yang datang dari luar.

Pemimpin NU masa depan tidak lagi sebatas bertujuan membesarkan jam’iyah, tetapi juga menjadikan warga Nahdliyyin sebagai “agen” utama politik kebangsaan. Salah satu perangkat menjadi “agen kebangsaan” tersebut adalah memiliki kekuasaan, yang diraih melalui politik kekuasaan. Politik kebangsaan tanpa politik kekuasaan akan menjadi arus pinggiran.

Ketiga, muda enerjik dan politisi ulung pun tidak cukup sebagai bekal menjadi Ketua Umum PBNU. Ia harus seorang manajer handal, yang memiliki kemampuan manajerial modern. Tidak dapat dipungkiri, NU adalah organisasi modern, dengan pengelolaan yang keorganisasian yang modern pula. Jadi, mengelola Tanfidziyah dari tingkat daerah sampai pusat, pada hakikatnya, adalah mengelola organisasi.

Dengan ketiga kriteria ini, bukan hanya Cak Imin yang memenuhi kualitas ideal ini, tetapi ada juga figur lain seperti Gus Yusuf Chudlori. Cak Imin berpengalaman di tingkat pusat, sedangkan Gus Yusuf berpengalaman di tingkat daerah. Publik tinggal memilih salah satu figur yang paling cocok. Mereka berdua sama-sama muda-milenial, politisi ulung, dan berkemampuan manajerial.

Keempat, pemimpin PBNU harus mewarisi gaya dakwah para Walisongo, yang menjadikan kekuasaan sebagai perangkat dakwah, bukan tujuan akhir. Sidang Wali memutuskan untuk mengangkat Raden Fatah sebagai Adipati Demak, yang karena terlalu fokus mengembangkan pesantrennya di Demak maka muncul kecurigaan dari Majapahit Jawa Timur.

Begitu pun Sunan Gunung Jati, yang satu langkah lebih maju dari Raden Fatah. Sunan Gunung Jati memilih dirinya sendiri untuk mengemban amanah menjadi seorang Raja. Berbeda dari Raden Fatah yang masih mewakili suara para wali. Artinya, baik Raden Fatah maupun Sunan Gunung Jati, keduanya adalah modal historis bahwa pemimpin NU harus berada di puncak kendali politik kekuasaan.

Sebagaimana para wali juga, politik kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan sebatas perangkat dakwah; medium dakwah. Sebab, tanpa jadi penguasa, sangat sulit upaya pengembangan ekonomi masyarakat, peningkatan pendidikan dan kualitas kesehatan rakyat. Politik kekuasaan adalah sarana yang cukup efektif untuk mendakwahkan visi-misi ideal apapun, termasuk akidah Aswaja, spirit Islam Rahmatan lil alamin, dan lainnya.

Kelima, calon pemimpin PBNU harus berwatak moderat, khususnya di lingkungan internal NU sendiri. Ia harus mampu menggandeng kepentingan-kepentingan beragam di tubuh NU, baik dari kelompok NU Kultural dan NU Struktural; mampu menengahi nalar kelompok liberal maupun kelompok tradisional. Intinya, ia harus mampu mengayomi semua elemen NU yang ditakdirkan plural sedari awal.

Hemat penulis, semua kriteria di atas ini, antara lain, ada pada sosok Cak Imin maupun Gus Yusuf Chodlori. Mereka berdua muda-milenial, politisi ulung, manajer handal, moderat di lingkungan internal maupun eksternal NU, serta mewarisi spirit juang gaya Raden Fatah dan Sunan Gunung Jati. Di tangan generasi milenial seperti Cak Imin dan Gus Yusuf, PBNU akan hadir dengan spirit yang “nyaris sempurna”. Wallahu a’lam bis shawab.

*Penulis adalah Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.