Setidaknya ada lima upaya yang diusulkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik pasca pandemi.

Pertama, penguatan kapasitas birokrasi dalam penguasaan aplikasi berbasis digital.

Kedua, meningkatkan edukasi public khususnya terkait transformasi pelayanan manual menuju daring (online).

Ketiga, pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis digital, terutama diluar Jawa dan wilayah terluar Indonesia.

Keempat, menghadirkan kepemimpinan visioner dan transformative untuk mengawal transformasi menuju digitalisasi pemerintah di era disrupsi teknologi informasi yang begitu cepat.

Kelima, memaksimalkan pendidikan literasi dan budaya politik yang massif lewat platform digital.

Dalam konteks transformasi digital komitmen pimpinan memegang peran sangat penting. Komitmen ini menyangkut bagaimana meletakkan visi, memberi gambaran dan arahan, serta bagaimana mengimplementasikannya sehingga bisa berkelanjutan.

Mungkin kita perlu berbangga dengan tingginya partisipasi masyakat Indonesia yang berada pada urutan keenam dunia dari tingkat penggunaan internet diharapkan mampu terlaksananya tata kelola pemerintahan yang kolaboratif menajadikan pemerintah tidak bisa mengambil pilihan lain untuk menggunan sistem e-government.

Ini juga tentu selaras dengan kesiapan pemerintahan Indonesia untuk serius dalam melakukan pembaruan serta kontiniuitas dan konsistensi dalam mewujudkan reformasi pelayanan publik yang baik.

Ke depan, pemerintah harus konsisten dalam memilih kebijakan ini sebagai langkah yang harus diwujudkan secara serius.

Dengan komitmen yang serius akan memberikan dampak yang luas seperti efisiensi dan pencegahan korupsi dalam birokrasi.

* Ika Nurafiah: Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.