Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Tantangan dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pasca Pandemi
Dampak pandemi COVID-19 berlaku pada semua sektor dan negara, baik negara maju maupun berkembang.
Editor: Hasanudin Aco
Inovasi terkait dengan “kebaruan” mengambil langkah yang diperlukan untuk membantu suatu entitas lembaga tetap memliki daya saing tinggi dan produktif (Atkinson, 2013).
Kebutuhan berinovasi dalam konteks pembangunan kesejahteraan masyarakat bangsa merupakan tuntutan siklus alamiah bagi organisasi publik, bila ingin terus hadir dan tidak ingin ditamatkan oleh zaman.
Pemerintah harus berkompetisi mendapatkan apresiasi masyarakat dalam menjalankan peran kuncinya.
Inovasi yang harus mendapatkan perhatian ialah inovasi dibidang teknologi digital sebagai percepatan tranformasi tersebut.
Namun, masih ada tiga kelemahan dalam inovasi ini, yakni institusi yang belum mendorong penuh inovasi, riset saat ini yang belum di arahkan untuk memperkuat transformasi digital, dan bisnis yang masih didominasi oleh sumbangsih sumber daya alam maupun manufaktur sederhana.
Digitalisasi birokrasi selama pandemi ini memiliki peranan penting sebagai jembatan yang merupakan strategi pemerintah untuk memajukan dan memudahkan kegiatan dalam berbagai hal di antaranya meningkatkan efektifitas dan efisiensi karena dilakukan secara online.
Sementara permasalahan yang terjadi saat ini adalah kinerja dan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan yang masih rendah dan era desentralisasi yang menyebabkan tingginya tuntutan dalam pelimpahan kewenangan.
Ditambah belum meratanya tingkat infrastuktur teknologi jaringan (digital device) diberbagai daerah serta rendahnya literasi masyarakat.
Literasi menjadi aspek penting dalam tranformasi digital.
Sebab sistem maupun aplikasi apapun yang di buat pemerintah tidak akan digunakan masyarakat jika tidak di barengi dengan upaya litearasi.
Aspek lainnya adalah kepercayaaan terhadap penggunaaan aplikasi digital.
Masih banyak perwakilan masyarakat yang merasa perlu melakukan audiensi secara langsung karena kurang mempercayai respons aduan melalui kanal digital misalnya.
Karena itu kondisi pasca pandemi dapat dijadikan momentum evaluasi bagi birokrasi untuk terus menembangkan ide-ide kreatifitas untuk menghasilkan karya terbaik dalam memberikan pelayanan publik.
Implementasi e-governance harus diperluas dan ditingkatkan pemanfaatannya.
Penerapan digitalisasi data dan informasi birokrasi dan informasi seperti e- budgeting, e-project planning, system delivery, penatausahaan, e-controlling, e-reporting hingga e-monev serta aplikasi custom lainnya harus semakin ditingkatkan.
