Pertama, pendekatan soft oleh Polda Jabar sebenarnya selaras dengan agenda ketujuh Kapolri, Jenderal Listyo Sigit, yakni problem solving dan restorative justice.

Pendekatan ini sangat tepat diimplementasikan, antara lain, ke situasi atau individu yang berisiko melakukan pengulangan pidana.

Kesesuaian antara karakteristik Habib BBS dengan problem solving dan restorative justice itulah yang tampaknya dipelajari dan dilakukan Polda Jabar terhadap Habib.

Saya mengartikan pertemuan itu sebagai kerja yang berfokus pada titik paling hulu pengendalian situasi rawan yaitu dimensi preemtif.

Dieksposnya momen silaturahim itu ke publik semakin memperlihatkan betapa Polri (cq. Polda Jabar) transparan dalam melaksanakan kerjanya itu, sekaligus semoga dapat berdampak positif ke kelompok-kelompok masyarakat secara lebih luas.

Kedua, sowan antara aparat negara dan Habib BBS juga dapat dirasionalisasikan sebagai implementasi pemasyarakatan sebagai filosofi penghukuman di Indonesia.

Spesifik, kunjungan seperti yang dilakukan Polda Jabar menyerupai program diversi berupa civil citation program atau pun caution and warning program.

Polisi bekerja menunjukkan kewenangannya.

Namun alih-alih langsung represif, hukum dihadirkan dengan paras yang lebih humanis sekaligus progresif.

Progresif dalam pengertian polisi menerapkan cara yang melampaui persepsi sebagian kalangan agar Habib BBS dikenakan perlakuan berat.