Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribunners
Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tribunners / Citizen Journalism

KOPEL Soroti DPR Tidak Memperpanjang Masa Jabatan Prof Aswanto sebagai Hakim Konstitusi

Keputusan tidak memperpanjang masa jabatan Prof. Aswanto sama saja dengan memberhentikan hakim MK dan memilih pengganti.

Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in KOPEL Soroti DPR Tidak Memperpanjang Masa Jabatan Prof Aswanto sebagai Hakim Konstitusi
(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. 

Oleh: Anwar Razak
Direktur KOPEL Jabodetabek

TRIBUNNEWS.COM - DPR, pada Rapat Paripurna ke 7 masa sidang 1 tahun 2022-2023 pada tanggal 29 September 2022 kemarin telah memutuskan untuk tidak memperpanjang masa jabatan Prof. Aswanto sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi.

Keputusan ini, menurut Sufmi Dasco saat memimpin rapat, telah dibahas dan disetujui dalam rapat Komisi III DPR. Dan kemudian diserahkan pimpinan DPR untuk ditetapkan dalam Paripurna.

Kami menilai bahwa keputusan DPR di Rapat Paripurna ini merupakan keputusan yang sewenang wenang yang telah mengintervensi independensi MK.

Keputusan tidak memperpanjang masa jabatan Prof. Aswanto sama saja dengan memberhentikan hakim MK dan memilih pengganti.

Baca juga: Menko Mahfud soal Aswanto Diberhentikan sebagai Hakim MK: Itu Ranahnya DPR

Prosedur pemberhentian ini bukan kewenangan DPR dan pemilihan pengganti tidak dapat dilakukan bila tidak terjadi kekosongan.

Masa jabatan Prof. Aswanto sendiri masih sampai pada tahun 2029. Undang-undang memandatkan kepada Prof. Aswanto untuk mengabdi hingga 7 tahun lagi.

Berita Rekomendasi

KOPEL menilai bahwa DPR telah bersikap brutal terhadap konstitusi dan benar-benar tidak menghargai indenpendensi MK. Hal ini menjadi fakta buruk yang dapat berimplikasi pada independensi MK ke depan, utamanya independensi dalam menetapkan keputusan.

Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas