Menariknya, di Kemenlu AS, muncul sikap-sikap yang sangat bertolakbelakang dengan kebijakan Gedung Putih.

Kelompok diplomat muda menandatangani memo semi rahasia, yang berisi seruan agar pemerintah Washington mengutuk Israel, atas pembunuhan warga sipil Palestina.

Kelompok diplomat level menengah itu juga mengecam langkah AS yang menyetujui bantuan senjata dan dana miliaran dolar AS ke Israel.

Seorang pejabat senior Kemenlu AS yang bertanggungjawab atas transfer senjata, mengundurkan diri karena tak setuju kebijakan pemerintahannya ke Israel.

Bias politik dan standar ganda secara jelas ditunjukkan pemerintah AS.

Di satu sisi mendukung Israel tanpa syarat dan menolak usul kegencatan senjata, di sisi lain Washington menyerukan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Dua sikap oportunistik yang sama sekali tidak membantu penyelesaian menyeluruh konflik Palestina-Israel.

Gedung Putih selama bertahun-tahun mendorong solusi dua negara, tapi tidak pernah serius mencegah Israel melakukan perluasan wilayah pendudukan di Palestina.

Apa yang terjadi di Palestina saat ini, wilayahnya semakin menyempit. Permukiman-permukiman baru untuk imigran Israel didirikan secara massal di wilayah pendudukan Palestina.

Para pendatang baru Israel dipersenjatai dan mempersekusi warga Palestina. Mereka mengusir penduduk asli dan meramps rumah dan tanahnya.

Lewat pernyataan terbarunya, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan keamanan Gaza akan dikontrol Israel sesudah misi melenyapkan Hamas selesai.

Pernyataan ini menjawab Israel menjalankan misi untuk sepenuhnya bisa mengatur Gaza, yang selama bertahun-tahun dikuasai kelompok Hamas.

Strategi awalnya, menguasai wilayah utara Gaza dengan cara memotong di tengah-tengah lewat serangan darat dari perbatasan darat dan dari araah pesisir.

Wilayah itu akan disterilkan dari Hamas, termasuk menghancurkan sistem terowongan bawah tanah yang jadi kunci sukses perlawanan Hamas.