Jelas saja implementasi dari usulannya di forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue ke-20 pada awal Juni 2023.

Pidato hanya lima menit itu memicu respon keras dari Ukraina, mereka merasa dirugikan.

Namun tak banyak yang sadar dan mau mengakui, lima bulan kemudian, mantan bos NATO, Anders Fogh Rasmussen mengutarakan ide yang ‘beti’ alias beda tipis dengan usulan Prabowo.

Pertama, memaksa kedua belah pihak gencatan senjata; Kedua, diberlakukan wilayah bebas militer atau Demilitarized Zone (DMZ), Ketiga, mengizinkan Pasukan pemelihara perdamaian PBB beroperasi di wilayah yang kini dikuasai Rusia; Keempat, dilakukan referendum.

Baca juga: Ratusan Kendaraan Lapis Baja dan Sistem Senjata Ukraina Bantuan AS Terancam Mangkrak

Usulan Prabowo tak ada yang baru, bahkan menyakitkan jika melihat sejarah konflik dalam negeri karena pola yang sama membuat Indonesia terpaksa angkat kaki dari Provinsi ke-27, Timor Timur pada tahun 1999.

Sementara usulan Rasmussen lebih radikal karena memaksa Rusia mundur dan memungkinkan Ukraina yang lelah mengkonsolidasikan kekuatan internal dan NATO sebagai kekuatan pendukung utama punya waktu menggelar persenjataan di masa gencatan senjata.

Penulis melihat usulan Prabowo masuk akal untuk dilakukan sekaligus mengembalikan wibawa Indonesia di kancah internasional. Pertama, sikap Menlu Retno Marsudi, yang tak ubahnya corong Megawati—yang cenderung bias dan mengglorifikasi kedekatan Indonesia-Soviet di masa Soekarno.

Kedua, adalah fakta bahwa Ukraina kekurangan amunisi dan tentara, sementara bantuan militer Amerika Serikat (AS) kepada Kyiv tertunda sangat lama di Kongres.

Eropa pun butuh waktu untuk melakukan konsolidasi bantuan senjata dan dana.

Penulis: Dr. Algooth Putranto
Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya