Oleh: Dr. Mustakim

Penata Kependudukan dan KB Ahli Madya Perwakilan BKKBN Sultra

TRIBUNNEWS.COM - Menyoroti pendapat dokter Hasto (Kepala BKKBN RI) yang akhir-akhir ini sedang viral di dunia maya tentang harapan atau boleh disebut sebagai “kehendak pribadi” agar satu keluarga di Indonesia minimal mempunyai anak satu perempuan.

Jika satu persatu komen netizen ditelusuri, umumnya bernada miring, sinis alias negatif. Bahkan ada beberapa netizen yang menghadapkan pernyataan atau “kehendak” dokter Hasto ini dengan “kehendak Allah” alias takdir Tuhan.

Sebagai orang yang lama bekerja di BKKBN (sejak tahun 1998), sedikit merasa terusik dengan kehebohan ini, dan mengantarkan terawang kepada masa silam ketika pertama kali BKKBN hadir di Indonesia.

Badan ini awalnya adalah sebuah perkumpulan (non pemerintah) dengan nama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), dan mulai beranjak menjadi organisasi “semi” pemerintah dengan nama Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) tanggal 17 Oktober 1968.

Tahun 1970 ditetapkan sebagai lembaga “resmi” pemerintah dengan nama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Singkat cerita, berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 BKKBN yang sebelumnya memiliki kepanjangan Badan “Koordinasi” Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berubah menjadai Badan “Kependudukan” dan Keluarga Berencana Nasional (tetap disingkat BKKBN, meskipun singkatan huruf “K” yang semula “Koordinasi” berubah menjadi “Kependudukan”).

Pada awal kelahirannya (tahun 1970-an), ketika tugas BKKBN harus menurunkan angka kelahiran atau Total fertility Rate (TFR) Indonesia yang kala itu sebesar 5,6, Badan ini juga sempat “diserang” masyarakat yang tidak setuju jumlah anaknya dibatasi dengan “Cukup 2 Anak” saja.

Beberapa Penyuluh KB senior (yang sebagian besar sudah pada pensiun) pernah bercerita tentang pengalaman pahitnya karena diserang dan dikejar-kejar dengan diacungkan parang/golok oleh seorang suami yang tidak setuju istrinya diajak ikut KB (dipasang alat kontrasepsi).

Pada tataran ide atau pendapat, BKKBN juga pernah mendapat tantangan dari sebagian tokoh agama yang tidak setuju dengan pembatasan jumlah anak. Bahkan sebagian kelompok (agama) tertentu sampai sekarang masih ada yang menentang KB.

Dalam kurun waktu 50-an tahun (dari 1970 – 2020-an sekarang) tugas berat BKKBN menurunkan angka TFR sebenarnya telah berhasil, karena TFR Indonesia telah turun dari 5,6 (tahun 1970-an) menjadi 2,14 saat ini. Angka TFR 5,6 dan 2,1 ini bukanlah angka persentase, jadi jangan dibaca persen. Ini adalah angka kelahiran total per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun, yang artinya “rata-rata” jumlah anak per-WUS di Indonesia.

Dulu (1970-an), rata-rata anak WUS di Indonesia sebesar 5,6 atau jika digenapkan adalah 6, dan sekarang rata-rata anaknya WUS Indonesia adalah 2,14 (data BKKBN) atau 2,18 (data BPS) atau jika digenapkan menjadi 2.

Penulis menyebut beberapa kali kata/kalimat “rata-rata” dan “WUS” pada alinea terakhir di atas, karena inilah yang harus dijelaskan kepada publik yang terlanjur “salah paham” dengan kalimat yang disampaikan dokter Hasto saat Media Brifing di salahsatu hotel di Semarang, Jawa Tengah, saat perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 Tahun 2024 tingkat nasional baru-baru ini.

Kenapa rata-rata? Karena yang dimaksud dokter Hasto dalam pernyataannya adalah angka rata-rata! Lalu, kenapa WUS atau Wanita Usia Subur? Karena untuk menghitung angka rata-rata kelahiran atau TFR adalah WUS, karena WUS atau Wanita Usia Subur-lah yang melahirkan!