Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribunners
Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Blog Tribunners

SYL Divonis Kasus Korupsi, Saatnya Swasembada Beras Bangkit dan Tanpa Perlu Impor Lagi

HARI Kamis (11/7) akan menjadi hari bersejarah dalam hidup Syahrul Yasin Limpo atau SYL. Tahun 2023, Indonesia malah jadi pengimpor beras terbesar.

Penulis: Yulis Sulistyawan
Editor: Yulis
zoom-in SYL Divonis Kasus Korupsi, Saatnya Swasembada Beras Bangkit dan Tanpa Perlu  Impor Lagi
Tribunnews.com/Ashri Fadilla
Mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat hadiri sidang pembacaan duplik atas replik jaksa atas kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (9/7/2024). Hal itu disampaikan dalam sidang pembacaan duplik atau tanggapan atas replik jaksa penuntut umum KPK, Selasa (9/7/2024) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. 

HARI Kamis (11/7/2024) akan menjadi hari bersejarah dalam hidup Syahrul Yasin Limpo atau SYL.

Mantan Menteri Pertanian (2019-2023) akan menjalani vonis dalam kasus dugaan korupsi dengan nilai Rp 44,5 miliar. SYL sebelumnya dituntut hukuman 12 tahun penjara, membayar uang pengganti Rp 500 juta dan membayar uang pengganti Rp 44.269.777.204 dan USD 30 ribu.

Selama persidangan, kasus korupsi SYL cukup mengaduk-aduk emosi masyarakat.

Selama empat tahun menjadi orang nomor satu di Kementerian Pertanian, seluruh kelakuan buruk SYL dibongkar jaksa. SYL didakwa memeras anak buah dan juga menyuap mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Uang korupsi SYL juga dinikmati istri, anak, cucu dan juga biduan cantik. Dari membeli durian, membayar lukisan, membeli emas, membayar tagihan kartu kredit, perawatan kencantikan anak dan istri hingga menyawer ratusan juta untuk biduan.

Saat korupsi terjadi, Indonesia mencetak rekor terburuk dalam impor beras. Catatan BPS, pada tahun 2023, Indonesia harus mengimpor beras sebesar 3,03 juta ton. Itu adalah jumlah impor terbesar sepanjang lima tahun terakhir.

Catatan BPS, angka impor tersebut mengalami peningkatan 613,61 persen dibandingkan 2022. Pada 2022 Indonesia mengimpor beras sebanyak 429 ribu ton, dan pada 2021 sebesar 407,7 ribu ton, 356 ribu ton pada 2020 dan 444 ribu ton pada 2019.

Berita Rekomendasi

Kementan sebagai institusi pemerintah yang bertanggungjawab penyediaan bahan pangan pokok, seharusnya mengutamakan produksi beras sebanyak mungkin. Zaman Orde Baru, Indonesia adalah sebagai salah negara lumbung padi.

Era Presiden Soeharto tahun 1985, Indonesia tidak hanya swasembada beras. Dengan memproduki beras sebanyak 28,5 juta ton, Indonesia menjadi pengekspor beras. Ketika itu penduduk Indonesia sebanyak 165,8 juta orang.

Baca juga: SYL Divonis Hari Ini, KPK Harap Majelis Hakim Kabulkan Tuntutan Jaksa

Presiden Soeharto membangun bendungan, saluran irigasi, memproduksi bibit padi tahan hama, mengatur harga pupuk agar terjangkau hingga menempatkan penyuluh pertanian hingga tingkat desa.

Tahun 2023, Produksi beras Indonesia 31,10 juta ton, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 31,54 juta ton. Jumlah penduduk di tahun 2023 sebanyak 280,73 juta jiwa. Ditambah dengan efek El Nino dan pengelolaan pertanian tidak maksimal di era SYL, hasilnya Indonesia menjadi pengimpor beras kembali dalam jumlah cukup besar.

Tugas utama Menteri Pertanian yang paling utama adalah menyediakan bahan pangan pokok. Presiden Jokowi selama 10 tahun menjabat sudah membangun 61 bendungan dan waduk. Sebagian kecil masih proses penyelesaian.

Dengan banyaknya bendungan, sumber air untuk irigasi akan teratasi. Cetak sawah di luar Jawa kini sedang digiatkan kembali. Merauke, wilayah terujung timur Indonesia, kini menjadi daerah penghasil padi.

Penggunaan tekhnologi dalam mengolah sawah, menghasilkan bibit terbaik serta kemudahan serta harga terjangkau pupuk untuk petani, harus menjadi prioritas.

Sudah waktunya Indonesia bisa berdaulat pangan. Di mulai dari swasembada beras terlebih dahulu dan kemudian disusul swasembada bahan pangan lainnya yang selama ini masih sangat tergantung dari impor.

Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas