Meski demikian, pendidikan tinggi tetap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional seperti disampaikan penjelasan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

Eksistensinya sebagai lembaga yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sepatutnya mempunyai otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. 

Pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi dan diprioritaskan oleh pemerintah.

Esensialitas pendidikan bagi Indonesia telah lugas disampaikan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa pembentukan dari pemerintah negara Indonesia salah satunya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Maka, guna mengatasi berbagai permasalahan pendidikan yang dihadapi Indonesia sekarang, penting bagi pemerintah merencanakan strategi yang tepat. Salah satunya dimulai dengan meningkatkan akses pendidikan terutama di daerah yang terpencil. Kedua, pemerintah harus mengkaji kebijakan yang mengatur upah minimal guru, terutama bagi para guru yang memiliki gaji dibawah UMK. 

Perihal mengatasi tantangan korupsi, pemerintah dapat memperkuat pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan.

Pembentukan badan pengawasan khusus seperti Satuan Tugas (Satgas) yang melakukan audit terhadap penggunaan dan distribusi dana pendidikan dibarengi dengan partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi pertimbangan.

Hal tersebut sejalan dengan rekomendasi dari modul antikorupsi United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), yang menyimpulkan bahwa penerapan transparansi, pendidikan antikorupsi, serta partisipasi aktif komunitas sekolah secara bersamaan terbukti efektif dalam meningkatkan akuntabilitas sektor pendidikan di negara berkembang.

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif untuk menata kembali sektor pendidikan demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas sebagai prioritas utama.

(*)