Oleh: Irman Gusman
Ketua DPD RI 2009-2016 & Senator Asal Sumatera Barat 2024-2029

TRIBUNNEWS.COM - Ketika kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengguncang dunia, apa yang perlu Indonesia lakukan?

Untuk menjawab itu, kita perlu secara cermat mengamati perkembangan dunia yang terus berubah.

Ketika semua institusi global tak dapat diandalkan karena tak efektif, sementara rules-based global order yang menjaga stabilitas hubungan internasional sejak berakhirnya Perang Dunia II pun semakin diabaikan, maka setiap negara akan membentengi kepentingan nasionalnya.
 
Persaingan kekuatan dunia akan semakin meruncing dan ketegangan antarnegara menghadirkan masa depan yang semakin tak pasti.

Akibatnya setiap negara menjadi inward-looking, definisi kawan dan lawan semakin kabur, yang ada hanyalah mengamankan kepentingan dalam negeri.

Donald Trump menjalankan strategi Amerika First, Xi Jinping membalasnya dengan  China First.

Semua negara akan katakan “My country first.”

Karena ketika lingkungan eksternal tak bisa diandalkan lagi maka harapan tersisa adalah menjaga dan memperkuat ketahanan dalam negeri.  

Hubungan Amerika dengan semua mitra dagangnya, termasuk Indonesia, akan tetap terdampak tarif yang tinggi karena Amerika di bawah kendali Trump akan secara tegas melakukan retaliasi terhadap semua negara yang menikmati surplus perdagangan dengannya.

Oleh karena itu, kita pun perlu kembali menjalankan strategi Indonesia First yang sebetulnya sudah dimulai di masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Jauh sebelum Donald Trump menjalankan kebijakan America First, kita sudah terlebih dahulu menjalankan strategi Indonesia First dengan membentuk posisi Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri di kabinet Pembangunan IV (1983-1988). 

Strategi Indonesia First itu sebetulnya bukan barang baru.

Bahkan sejak era Presiden Soekarno, sudah ada rencana untuk  menciptakan Indonesia yang “Berdaulat secara politik, Berdikari secara ekonomi, dan Berkepribadian dalam kebudayaan.”

Tapi terlampau lama kita lupa berdiri di atas kaki sendiri, sehingga guncangan yang terjadi di luar negeri selalu saja menggoyang stabilitas perekonomian kita.
 
Padahal setelah strategi penguatan pasar dalam negeri itu kita abaikan, Malaysia mengembangkannya dengan membentuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri pada 1990 yang bertujuan, antara lain, membenahi rantai pasok perdagangan dalam negeri dan memangkas biaya logistik sehingga barang-barang kebutuhan sehari-hari bisa menjadi lebih murah dari sebelumnya, bahkan lebih murah dari harga-harga barang di Indonesia saat ini.

Lihat juga Australia yang membentuk Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan pada 1987 sehingga para diplomatnya bertugas membuka pasar luar negeri untuk berbagai produk dari negeri kanguru itu.