Dibutuhkan juga peningkatan kualitas produk dalam negeri, baik melalui hilirisasi, maupun riset industri untuk meningkatkan keunggulan produk, agar menghasilkan banyak paten dalam negeri sendiri.   

Dalam hal paten, kita masih jauh tertinggal dibanding negara-negara middle-income lainnya.

Data terakhir menunjukkan bahwa kita baru memiliki 9.970 paten per 2023, dan pada 2024 meningkat 5,9 persen, sementara 4.500 lainnya masih diusulkan ke dalam sistem Patent Cooperation Treaty di bawah World Intellectual Property Organization (WIPO). 

Dalam World Competitiveness Ranking (WCRI) 2024 Indonesia berada di peringkat ke-27 dari 67 negara yang dinilai.

Di Asia Tenggara, Indonesia berada posisi ketiga setelah Singapura yang di peringkat pertama dan Thailand di peringkat 25.

Tapi Indonesia berhasil melampaui beberapa negara maju seperti Jepang (38) dan Inggris (28). 

Kita perlu kembali ke jati diri sebagai negara kepulauan, dimana kebijakan pembangunan berorientasi pada pendayagunaan potensi sumber daya maritim. 

Alangkah ironisnya negara yang sangat kaya akan sumber daya alam ini masih memiliki banyak penduduk miskin. Padahal kemakmuran rakyat semestinya menjadi suatu keniscayaan.
 
Untuk merealisasikan visi Berdikari, perlu diciptakan budaya yang kondusif, yaitu demokrasi ekonomi. Tapi demokrasi ekonomi sulit tumbuh di dalam budaya yang feodal.

Kreativitas dan inovasi yang melahirkan entrepreneurship hanya bisa tumbuh di alam yang demokratis, baik di bidang politik, ekonomi, juga di bidang kebudayaan.

Sebab entrepreneurship bisa dilatih dan ditumbuhkembangkan. Itu bukan soal asal-usul etnis atau daerah, melainkan pelatihan untuk menumbuhkan banyak wirausahawan di berbagai daerah. 

Transformasi dari negara agraris ke negara industri membutuhkan budaya kewirausahaan dan kedisiplinan serta merit system yang masih menjadi barang langka.

Korea Selatan maju karena disiplin, serta kreativitas dan inovasi industri. RRC maju karena sejak era Deng Xiaoping mereka berinvestasi besar-besaran dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, meskipun menganut state-controled capitalism. 

Indonesia pun bisa melakukan lompatan jauh ke depan di era Presiden Prabowo, apabila ia diperkuat oleh para menteri yang mampu menerjemahkan visi dan misinya.

Untuk efisiensi, kita bisa membentuk institusi seperti DOGE di Amerika. Reformasi birokrasi sipil, militer, kepolisian, dan hukum pun perlu diperluas. 

Ada banyak ahli yang bisa memberikan saran dan gagasan untuk semua itu. Kalau pun diperlukan, kita bisa memanfaatkan keahlian dan jaringan internasional yang dimiliki oleh konsultan-konsultan kelas dunia, seperti Boston Consulting Group (BCG) yang terbukti berhasil memperbaiki iklim investasi, memangkas prosedur birokrasi dan perizinan, serta meningkatkan kualitas produk dalam negeri di banyak negara.