Oleh Rusman Madjulekka:
Jurnalis berdomisili di Jakarta

TRIBUNNERS - “Jangan membangunkan macan tidur.” Begitu pepatah lama. 

Tak ada angin, tak ada hujan tiba-tiba ada ‘serangan” yang mengusik tidurnya.

Ia terbangun dan suaranya menggelegar memecah keheningan. Si “macan tidur” yang dimaksud: Muzakir Manaf.

Mantan panglima perang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kini Gubernur Aceh 2024-2029.         

Ada juga yang lebih tegas. Menyebut “Muzakir Manaf bukan gubernur konten. Jangan samakan singa dengan anjing,” tulis seorang warga dalan unggahannya di platform x.

Aceh marah. Pulaunya dicaplok Sumatera Utara, provinsi tetangga. Ada empat pulau: pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan pulau Panjang.

Pemindahan wilayah yang secara historis milik Aceh itu   terjadi setelah keluar Kepmendagri 050-145 Tahun 2022 pada 14 Februari 2022 tentang pemutakhiran administrasi batas wilayah. 

Kemarahan rakyat Aceh itu disuarakan lantang oleh Gubernurnya Muzakir Manaf. Mualem- begitu ia akrab disapa- bersikeras menolak empat pulau yang masuk wilayah kabupaten Aceh Singkil itu lepas dari Aceh. 

"Ini bukan sekadar administrasi, tapi soal kehormatan, harga diri, dan muruah rakyat Aceh. Meski berukuran kecil, kehadiran pulau itu punya makna historis, hukum, dan sosio-kultural bagi Aceh,” tegas Mualem. 

Kali ini pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri,  agak meremehkan sengketa batas Aceh-Sumut ini.

Mengabaikan nota protes yang dilayangkan Pemprov Aceh beberapa kali. Malah justru mendorong opsi “kelola bersama” keempat pulau tersebut. Namun tawaran itu ditolak. 

Puncaknya tereskalasi jadi ancaman disharmoni. Bersamaan rasa perih “luka lama” yang terkuak kembali.

Untungnya, Presiden Prabowo Subanto cepat turun tangan dan memutuskan mengembalikan keempat pulau itu ke pelukan Aceh.    

Urusan caplok mencaplok keempat pulau ini tak lepas dari motif ekonomi. Salah satunya potensi minyak dan gas bumi yang melimpah di lepas pantai pulau-pulau tersebut.